Mahasiswa FKM Uncen Tuntut Bantuan Dinkes

Mahasiswa FKM Uncen Tuntut Bantuan Dinkes

Jayapura – Belasan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih Jayapura mengamuk di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Senin (16/7).

Mereka mempertanyakan dana bantuan mahasiswa per orang sebesar Rp14 juta. “Uang itu dalam kesepakatan adalah dana kami, bukan untuk dibagi ke mahasiswa lain, kami jumlahnya ada 14 orang,” kata Tin Monim, mahasiswa FKM Uncen, Senin.

Ia mengatakan, uang belasan juta rupiah tersebut merupakan bantuan untuk mahasiswa yang sementara melaksanakan studi akhir. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Kita sudah pasrah dibagi kepada mahasiswa lain sejak semester lima, tapi sekarang kami tidak mau itu dibagi lagi, itu uang kami,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan dana tersebut yakni, adanya keterangan bahwa uang sebesar Rp14 juta (untuk 14 orang), sebenarnya diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa FKM semester atas, sekitar 30 orang. “Tapi tidak ada hitam putih atau pernyataan bahwa dana itu dibagi untuk seluruh mahasiswa, mengapa kemudian harus dibagi lagi, saya tanya, apa bapak mau, nama bapak yang dipakai kemudian uang itu dibagi untuk semua, kan tidak, itu masalahnya,” ucapnya.

Tin menyayangkan kebijakan Dinas Kesehatan Papua yang tidak bisa mengambil jalan tengah menyelesaikan persoalan. “Kita akan datang lagi besok pertanyakan ini, uang tersebut akan kami pakai untuk studi akhir,” katanya.

Sebelumnya, dari pembagian dana tersebut tahun lalu, dimana seharusnya hanya 14 orang saja yang mendapatkan, harus diberi kepada 30 mahasiswa FKM. Tiap orang mendapat sekitar Rp1,8 juta. “Kami tidak terima itu, kami mau, tidak boleh dibagi, karena memang seperti itu,” kata Martha Rumbewas, mahasiswa lainnya.

Pihak Dinas Kesehatan menolak dana tersebut diperuntukan kepada 14 orang. “Dalam kesepakatan dulu, waktu jaman pak Bagus, uang tersebut benar menggunakan nama 14 orang, tapi dalam realisasinya dibagi kepada seluruh mahasiswa FKM.”

“Kenapa begitu, karena dalam aturan keuangan, dana tersebut hanya untuk 14 nama, tapi masalahnya, kalau hanya untuk belasan orang ini saja, yang lain pasti akan cemburu, sehingga kepala dinas waktu itu mengambil kebijakan, dana tersebut atas nama 14 orang, tapi pelaksanaannya dibagi semua, dan mereka setuju,” kata seorang PNS Dinkes Papua.

Menurutnya, wajar jika belasan mahasiswa tersebut mengamuk. “Benar bahwa tidak ada hitam diatas putih, tapi waktu itu semua setuju secara lisan dananya dibagi ke semua, kenapa sekarang baru datang bilang tidak boleh, ada apa,” katanya lagi.

Ia menjelaskan, persoalan uang mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi. “Ini akan diselesaikan, kami hanya mohon agar mahasiswa mengerti,” pungkasnya. (02/ALDP)