Lobi Pemekaran : Uang Kecil Beli Uang Besar

Lobi Pemekaran : Uang Kecil Beli Uang Besar

Latifah Anum Siregar (Direktur ALDP)

Jayapura-“Untuk mengurangi dampak buruk dari bebagai kebijakan pemekaran di Papua,  perlu dilakukan evaluasi, “demikian disampaikan Anum Siregar saat menghadiri acara Papua Lawyer Club di Jayapura.(26/08/2012)

Anum berpendapat, berbagai pemekaran kabupaten yang terjadi di Papua, hampir tidak dapat membuktikan  ada satu contoh pemekaran yang berhasil dalam mengefektifkan pelayanan publik. “Berikan satu contoh saja, pemekaran mana yang telah berhasil membuat rakyat mandiri”

Bahkan konsentrasi dan mobilisasi pemerintahan kabupaten  tidak terjadi di ibu kota-ibu kota pemekaran. Anum mencontohkan, di Nabire, Merauke dan Wamena, katanya aktifitas pemerintah kabupaten pemekaran justru banyak di ibukota kabupaten induk. Penyelenggara pemerintah ada di kota-kota.

Menurutnya pemekaran selalu dipilih menjadi solusi dalam menjawab konflik penyelenggaraan pemerintahan. “Misalnya daerahnya tidak diperhatikan karena pimpinan daerah tidak berasal dari orang setempat atau karena kepentingan elit politik dan Jakarta”

Padahal yang terpenting adalah memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penyelenggara pemerintahan guna mengefektifkan pelayanan publik.

Katanya lagi, pemekaran selalu juga menyebabkan persaingan untuk menjadi caretaker bupati setempat. ” Bukan rahasia lagi, untuk menjadi caretaker perlu menyiapkan dana untuk melobi dan mendapat persetujuan  dari Jakarta, ini juga menjadi ruang-ruang korupsi “.Lanjutnya, “Ini praktek uang kecil beli uang besar di Jakarta”.

Anum menegaskan sangat penting untuk meninjau kembali proses pemekaran dengan merujuk pada syarat administrasi, syarat teknis phisik kewilayahan sesuai PP 78 tahun 2007.  Apalagi aspirasi pemekaran terus mengalir, katanya di DPRP ada sekitar 29 aspirasi pemekaran kabupaten/kota. “Sekitar 2 saja, yang memenuhi semua syarat sesuai PP 78 tahun 2007”.

Selain itu peran dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) harus dimaksimalkan untuk meninjau  dan melakukan verifikasi. “Untuk menjawab kepastian pemekaran kabupaten baru sesuai prosedur dan fakta yang ada, tidak memakai jalan dan negiosasi politik di kementrian dalam Negeri”.

Anum mengutip pernyataan Kementrian Dalam Negeri tahun lalu yang menyatakan bahwa ada sekitar 9 kabupaten pemekaran yang dinilai tidak mampu menjalankan pemerintahan dan 6 diantaranya ada di Papua. ” Ini penting untuk dieavaluasi agar proses pemekaran berikutnya dapat lebih diperbaiki”. (RM/Jayapura)