Lemok Mabel Tuntut Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Pelanggaran HAM di Papua

Lemok Mabel Tuntut Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Pelanggaran HAM di Papua

Jayapura-“Adalah suatu kejahatan pembataian, pembunuhan yang membabi buta oleh negara dengan fasilitas negara. Menghaguskan rakyatnya sendiri dengan begitu kejam terjadi di wilayah adat Baliem pada tahun 1977-1978, tanpa ada yang mempertanggungjawabkan rasa trauma yang tidak terlupakan dan masih membekas dari generas ke generasi,” Ucap Ketua Dewan Adat Wilayah Balim (La Pago) Lemok Mabel 04/11/2013 di Kantor DAP Expo Waena.

Menururtnya,kejahatan negara yang berlangsung di papua sejak di aneksasi hingga kini tidak mampu diungkap oleh Komisi HAM Indonesia karena notabene bentukan Indonesia sendiri.

Lanjutnya, “kejahatan negara dalam konteks pelanrgaran HAM yang terjadi di tanah Papua, setelah melalui pengkajian panjang, barulah terungkap melalui data yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia perwakilan Asia di Hongkong 24 Oktober 2013 Tentang Pelangaran HAM di Pegunungan Tengah Papua Tahun 1977-1978, merupakan yang paling akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui para saksi mata yang masih hidup sampai kini”.

“Kami Dewan adat wilayah Baliem bersama masyarakat menyampikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang dalam kepada Komisi Hak Asasi Manusia perwakilan Asia di Hongkong yang begitu berani menyampaikan kepada dunia tentang kejahatan negara yang dirahasiakan selama ini”.

Masih menurutnya, data yang dikeluarkan Komisi Hak Asasi Manusia perwakilan Asia di Hongkong, barulah kejahatan yang terjadi di wilayah Baliem, belum lagi diwilayah-wilayah lain di papua.

“Itupun respon pemerintah Indonesia dan Komisi HAM Indonesia terhadap data yang dirilis oleh Komisi Hak Asasi Manusia perwakilan Asia di Hongkong, dikatakan  tidak valid dan  tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Jika demikian mengapa Komisi HAM Indonesia tidak melakukan hal yang sama untuk mengungkap kejahatan di dalam negaranya sendiri”.

“Kasus HAM di papua sangat serius, pemerintah Indonesia jangan menutup diri dan membungkam dirinya seakan-akan menutup mata dengan pelangaran HAM yang terjadi di papua, pemerintah Indonesia”.

Harapannya, pemerintah  melalui presiden SBY harus mampu menyatakan suatu sikap resmi bahwa, penegakan hukum yang benar dan adil bagi rakyat papua, menyatakan pengakuan terhadap kejadian-kejadian masa lampau sampai yang terkini serta  permohonan maaf kepada rakyat bangsa Papua dan memberikan kompensasi sebagai bagian dari pelayanan kemanusian bagi korban-korban kejahatan akibat kekerasan negara.(RM/AlDP)