Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara Tapi Lembaga Pembinaan
Masyarakat Tablasupa

Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara Tapi Lembaga Pembinaan

Andawat-Sejak tanggal 1 Mei 2012 hingga 7 Mei 2012,Lembaga Pemasyarakatan(LP) Klas II A Abepura Jayapura ‘ditutup’ untuk umum.Meskipun tidak ada aturan yang jelas untuk menutup LP dari akses dunia luar terutama untuk kepentingan keluarga,rohaniawan,petugas medis dan Penasehat hukum namun demikianlah yang terjadi di LP Abepura.

Perintah menutup LP Abepura selama 1 minggu dilakukan kalapas Abepura Drs.L.Sitindjak MM,Msi menyusul insiden tanggal 30 April 2012 saat Selfius Bobi salah satu tahanan politik kasus KRP III menolak untuk masuk ruangan saat penguncian.Sejak itu Selfius Bobi  dipindahkan ke tahanan Polda Papua.

Keributan, penyiksaan ataupun aksi kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya keributan antara penghuni dan petugas bukanlah hal yang baru di Indonesia apalagi di Papua. Contohnya saja aksi yang dipimpin oleh Buktar Tabuni dan Philep Karma pada desember 2010.Pada aksi tersebut menyebabkan rusaknya fasilitas LP seperti kursi,meja dan computer. Buktar kemudian dipindahkan ke LP Narkoba Doyo Baru  hingga akhirnya bebas.

Sebelumnya keributan antara petugas LP dengan narapidana 16 Maret 2006 yang mengakibatkan sebelah mata Ferry Pakage mengalami buta total.Saat itu 5(lima) narapidana  termasuk Selfius Bobi dipindahkan ke LP Norkoba di Doyo Baru pada September 2008.Hingga akhirnya bebas.

Maka tepatlah pernyataan pelapor khusus dari Komite Anti Torture PBB tahun 2008 saat mengunjungi Indonesia yang mengkategorikan LP sebagai salah satu institusi hukum yang sarat dengan praktek penyiksaan termasuk diskriminasi dan kejahatan lainnya terutama yang dialami oleh narapidana politik. Hak – hak yang seharusnya dimiliki oleh narapidana semasa menjalani hukuman seringkali diabaikan.

Meskipun hingga kini pemerintah tidak mengakui adanya tahanan atau narapidana politik,sebagaimana pernyataan Menkopolhukam saat melakukan kunjungan ke Jayapura awal Desember 2011 dan kunjungan menteri Hukum dan HAM pada Maret 2012. Namun prakteknya dilakukan sejumlah perhatian khusus terhadap para aktifis politik yang ditahan yakni mereka yang dituduh dan menjalani pidana karena pasal makar(Pasal 106 dan 110 KUHP kini ditambah pasal 160 KUHP tentang Penghasutan).Perhatian khusus dalam bentuk waktu kunjungan yang kadang dibatasi,memiliki prosedur yang jauh lebih ketat atau dengan menempatkan satuan pengamanan khusus.Hal ini dilakukan sejak proses di kepolisian.

Bagi tahanan atau narapidana yang dituduh dan diperlakukan karena dikenakan pasal makar(politik),sangat jelas bahwa mereka bukan tahanan atau narapidana biasa. Mereka memiliki predikat dan kebanggaan tersendiri bahkan memiliki tanggungjawab juga terhadap penghuni LP lainnya. Sehingga  mereka biasanya tetap menjadi tokoh meskipun di dalam LP. Mereka memiliki kelompok,pengikuti dan ‘mengorganisir diri’. Mereka terus menjaga intensitas komunikasi dengan dunia luar dengan menggunakan berbagai sarana,misalnya terus membaca koran ataupun melalui kunjungan teman dan kerabat.

Mereka juga mengambil peran sebagai perantara atau penyambung lidah dari kepentingan tahanan atau narapidana ke petugas LP.Misalnya terkait hak-hak tahanan dan narapidana seperti perpanjangan penahanan, Pembebasan Bersyarat(PB),asimilasi dll. Hingga kadang ada petugas yang bertanya dan keberatan pada mereka.”Mereka bukan petugas jadi kalau urusan PB atau lainnya biarkan yang bersangkutan langsung tanya ke kami,kalau terkait dengan memberitahukan ada yang sakit tidak apa-apa tapi mereka seolah mau terlibat urusan administrasi juga ”Ujar seorang petugas.

Mereka berharap apapun yang mereka lakukan di LP masih tetap bernilai politis untuk menjaga eksistensi mereka dan sistem yang ada di LP terbiasa sensitive dengan kondisi tersebut. Sebenarnya tahanan dan narapidana yang tidak mau masuk pada saat penguncian, tidak mau ikut ibadah ataupun seringkali minta ijin keluar LP bukan saja napol atau tapol.Tapi jika itu dilakukan oleh tahanan atau narapidana politik maka perhatian terhadap merekapun menjadi berbeda.

Kenyataan ini menunjukkan pentingnya pemerintah memutuskan dan menerapkan satu aturan baku bagi mereka dengan segala konsekwensinya. Apakah memang benar tidak ada napol dan tapol dan tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap mereka. Mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian,kejaksaan,persidangan, berbagai pengamanan hingga ijin berobat misalnya. Ataukah menerapkan aturan yang hanya ada di awan-awan dengan mengatakan tidak ada napol dan tapol tapi tetap menerapkan peraturan khusus bagi mereka.

Ketidakjelasan ini seringkali menjadi pintu masuk bagi aksi kekerasan dan institusi lain untuk melakukan intervensi pada proses hukum dan di dalam LP seperti masuknya pengamanan khsusus ataupun misalnya memindahkan tahanan ke LP atau rumah tahanan lainnya.

Peraturan ini harus dapat didefenisikan mulai dari pemeriksaan di kepolisian bahkan jauh sebelum itu. Bagaimana pemerintah merespon berbagai aksi masyarakat seperti sejumlah aksi demonstrasi dan kebebasan berpendapat lainnya sebagai bagian dari kebebasan berdemokrasi,perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  ataukah bentuk perlawanan terhadap negara.

Kemudian membenahi sistem di LP sehingga benar-benar berfungsi sebagai lembaga pembinaan dan lebih manusiawi. Jika tidak LP sendiri akan menjadi ‘korban’ dari kebijakan pemerintah yang tidak jelas sebab di sanalah para aktifis politik menjalani adaptasi dan interaksi internal yang tidak mudah serta persinggungan phisik dan symbol yang sangat nyata antara yang dinyatakan bersalah terhadap NKRI dan yang menjaga NKRI dalam kehidupan sehari-hari yang sangat panjang,bertahun-tahun.Tentu tidak mudah bagi mereka juga bagi petugas LP.

Pola kerja dan hubungan antara pihak kanwil dan petugas LP serta diantara petugas serta perilaku perlu diperbaiki agar dapat mengelola dinamika internal yang lebih baik.Kondisi LP yang baik,bersih,terawat dan penuh dengan aturan akan membuat petugas LP nyaman bekerja dan tidak merasa bahwa pergi kerja ke LP ke lembaga pembinaan, seperti ‘pergi ke penjara’ yang penuh dengan beban, tidak mampu bekerja maksimal dan memilih cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah.(Andawat/AlDP)