Berita

Lemasa: Persoalan Hak Ulayat Jangan Dipolitisisasi

Mimika–Kepala Biro Adat Lembaga Masyarakat Amongme Yohanes Deikme meminta kepada pemerintah untuk menangani persoalan hak ulayat masyarakat adat di Timika jangan dipolitisasi,jelasnnya kepada AlDP online beberapa waktu lalu.

Menurutnya,bila pemerintah menangani persoalan tanah di daerah lain selalu melihat secara benar sebagaipersoalantanahtetapi sangat disayangkan cara pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat Papua selalau dijadikan alasan politik.

Pengusaha atau pemerintah yang datang ke Papua,bila akan menggunakan tanah milik masyarakat semestinyaharus berbicara dengan pemilik tanah yaitu masyarakat adat.Sehinggapengusaha jangan bicara dengan pemerintah saja karena sebelum pemerintah ada pemerintahan adat sudah ada lebih dahulu.

“Namun yang selama ini para pengusaha yang bermodal justru lebih mengutamakan berbicara dengan pemerintah dan kemudian pemerintah menggunakan tangan besinya untuk menggusur masyarakat yang secara syah adalah pemilik adatnya,”katanya.Lanjutnya,”pemerintah selalu menganggap bahwa masyarakat adat hanya numpang ditanahnya sendiri”.

Masihmenurutnya,masyarakat adat Papua yang berteriak memperjuangkan hak-hak ulayatnya selalu dianggap sebagai OPM dan separatis yang membahayakan NKRI. “Kalau masyarakat selalu dianggap sebagai musuh, separatis dan OPM saya yakin tidak akan ada kemakmuran di negara ini apa lagi kalau bicara tanah adat” jelasnya.

Padahalmenurutnyapemerintahtempatmengadunyarakyat,kalaurakyatdituduhmacam-macammakakepadasiaparakyatmengadu. Pemerintahpunakansemakin lemah.Katanya,”Masyarakat ingin ada jaminan keselamatan atas kemerdekaan yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa NKRI sudah merdeka”.

Pemerintah selalu berpatokan pada UUD 45 pasal 33 yang menganggap bahwa seleuruh tanah dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat.Katanya,”yang menjadi pertanyaan besar adalah kemakmuran yang mana dan untuk siapa?,”tanyanya.

Yohanes juga meminta agar Papua jangan dianaktirikan dan dibedakan dengan daerah lain. Papua harus dilihat secara utuh baik sosiologisnya dan kulturnya “Kalau seperti itu terus maka masyarakat akan hancur” tegasnya.

LSM, gereja dan tokoh adat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemerintah agar lebih baik dalam mengatasi masalah di Timika.(Tim/AIDP).