LBH Papua :Terdapat Celah Hukum dalam Tim Terpadu Penegakan HAM di Papua

20161207_132120Jayapura-Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), menuntut pemerintah agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat di Papua dan Papua Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kepala operasional LBH Papua, Hardi ,SH, saat menyampaikan keterangan pers di kantor AlDP Padang Bulan bersama dengan koalisi LSM di Jayapura.(7/12/2016).

Menurutnya, pembentukan tim terpadu bertentangan dengan UU 39/1999 karena fungsi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM RI..

Lebih lanjut dikatakan,”SK pembentukan Tim Terpadu yang dibentuk oleh Menkpolhukam perludi uji apakah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia”.

“Terdapat celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran HAM Berat,” tegasnya.

Selain itu, pengusutan kasus pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Tim Terpadu terkesan sangat lamban dan tidak transparan, padahal yang sangat dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah.

Oleh karena itu, LBH Papua mendesak presiden untuk mengawal secara langsung pengusutan kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat.

Sedangkan khusus terhadap pembentukan Tim Terpadu,” pemerintah dituntut untuk bekerja secara transparan dan segera mengumumkan hasilkerja yang dilakukan oleh Tim Terpadu”.(Tim/AlDP).