Korupsi Anggota DPR Papua Barat Jalan Ditempat

Ilustrasi

Manokwari – Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat, Marthen Luther Rumadas mengatakan, dana diduga korupsi anggota DPR Papua Barat, sebesar Rp.22 milyar, perlahan mulai dikembalikan kepada negara. Hingga Juli 2012, Rp17 milyar telah disetor kepada BUMD Papua Barat, PT. Padoma.

“Uang itu dikembalikan kepada Padoma (Papua Doberai Mandiri). Tapi belum semua anggota DPR membayar angsurannya,” kata Rumadas, Kamis, 26 Juli 2012.

Ia mengatakan, 44 anggota DPR Papua Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua, Rabu 27 Juli 2011, setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi pinjaman uang dari PT Padoma. Hampir setahun Kejati Papua Leo R.T. Panjaitan mengungkap kasus ini ke publik, namun belum ada tindaklanjutnya.

Menteri Gamawan Fauzi, dalam kunjungan kerjanya di Manokwari, 17 Januari 2012 mengatakan, belum menerima surat permohonan ijin Kejati Papua. Namun saat itu Gamawan berjanji bila surat tersebut ia terima, tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkan ijin pemeriksaan terhadap anggota DPR Papua Barat. “Paling cepat prosesnya 1 (satu) minggu,” ucap Gamawan.

Setelah satu tahun berlalu, tak ada perkembangan yang berarti. Jaringan LSM Papua Barat menilai Kejaksaan Tinggi Papua tak serius menuntaskan perkara ini.

Lambannya penuntasan kasus, memunculkan sinyalemen pihak Kejati Papua sengaja ingin mengaburkan proses hukum yang tengah berjalan. Terutama saat muncul kabar, Kejati Papua kerap mengklaim banyak kendala dalam memproses lanjut perkara dimaksud.

Namun setelah dibuka kembali, lagi-lagi penyelidikan kasus ini terbentur belum adanya ijin dari Mendagri. “Akhirnya sampai tahun ini, baru Ketua DPRPB Joseph Auri dan Sekda Rumadas yang diperiksa,” kata koordinator Jaringan LSM PB Andris Wabdaron. “Ini merupakan protret buruk bagi penegakkan hukum di tanah Papua,” tambahnya.

Kasus ‘korupsi berjamaah’ anggota dewan itu mencuat usai tim penyidik Kejati Papua menetapkan 44 anggota DPR PB sebagai tersangka. Enam saksi dimintai keterangan untuk menguatkan dugaan ini.

Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disalurkan kepada BUMD Padoma itu, disalurkan kepada para wakil rakyat pada tahun 2010 sebesar Rp.15 miliar, dan 2011, Rp. 7 miliar.

Ketua Dewan Adat Wilayah III Kepala Burung Mnukwari, Barnabas Mandacan menyatakan, elit Papua yang duduk di jajaran birokasi maupun yang berkecimpung di dunia politik, harus dihukum sesuai aturan bila terbukti melakukan korupsi.

“Papua Merdeka bukan tameng bagi elit Papua yang korupsi. Jika ada pejabat Papua yang korupsi yang berlindung dibalik Papua Merdeka, catat nama dan jabatannya dan kasih ke DAP (Dewan Adat Papua). Biar kami yang akan tangkap mereka,” tegas Barnabas usai deklarasi pembentukan Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak), Selasa pekan lalu. (02/ALDP)

  • http://282975 yakob

    Setuju