Kontroversi Tapol Napol Memperburuk Citra Pemerintah

Kontroversi Tapol Napol Memperburuk Citra Pemerintah

Andawat -Secara signifikan di tahun 2014 jumlah tahanan politik(Tapol) dan Narapidana politik(Napol) meningkat di Papua. Papua Behind Bar(www.Papuabehindbar.org) mencatat setidaknya sampai pada Pebruari 2014 ada sekitar 70 Tapol/Napol di Papua dan Papua Barat. Status Tapol/Napol muncul akibat sejumlah peristiwa mulai dari kebebasan berekspresi, pengibaran bendera hingga aksi bersenjata dalam berbagai nama seperti Kelompok TPN/OPM, Kelompok Sipil Bersenjata(KSB), Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) dll.

Peningkatan jumlah ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola   demokrasi dan kehidupan berpolitik. Bahkan kini semakin melebar, hingga ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola pembangunan(khususnya dana Otsus) dan kehidupan sosial dapat menimbulkan aksi-aksi kriminal bersenjata yang diduga tidak ada kaitannya dengan aspirasi politik murni(Papua Merdeka). Namun penerapan hukumnya masih menggunakan paradigma yang sama, diberi stigma separatis dan masuk dalam kategori Tapol/Napol.

Meski pemerintah menyatakan bahwa tidak ada Tapol/Napol di Papua namun Tapol/Napol dengan mudah dapat dideteksi yakni ketika aktifitas mereka diancam dan divonis dengan pasal-pasal makar dan atau kebebasan berekspresi serta mendapatkan ‘perlakuan khusus’ selama menjalani proses hukum.

Sejak awal, ketika mereka ditangkap, mereka mendapatkan penyiksaan diluar batas kemanusiaan : diseret, dipukul, ditendang, ditodong dengan senjata atau sangkur. Saat menjalani pemeriksaan pertama kali, kadang setiap kali pertanyaan yang muncul disertai dengan kekerasan phisik dan psikis. Perlakuan dan perkataan yang merendahkan martabat kemanusiaan menanamkan kebencian yang sulit dilupakan hingga anak cucu mereka. Kadang keluarga tidak diperbolehkan mengunjungi saat di tahanan penyidik, permohonan penangguhan penahanan yang hampir dipastikan tidak akan dikabulkan atau batasan-batasan lain yang dibuat atas nama ‘kebijakan pimpinan”.

Atau contoh paling ironis adalah ketika mereka ditangkap terjadi penembakan terhadap warga sipil, (aparat) pelaku penembakan tidak diproses tetapi terhadap mereka berlangsung pengadilan yang penuh konspirasi, fakta persidangan tidak didengar dan putusan bersalah (seberat-beratnya) harus dijatuhkan.

Hak-hak narapidana politik/napol jauh lebih sulit untuk didapat misalnya ketika harus melakukan usulan Grasi, Pembebasan Bersyarat(PB) ataupun pengalihan hukuman, mereka dikenakan satu syarat khusus yakni harus membuat pernyataan setia kepada NKRI. Jika tidak dimonitor, hak-hak mereka kadang tidak diperdulikan. Prosedur dan mekanisme yang ada kadang tidak cukup efektif jika tidak disertai dengan pola komunikasi yang intensif dari pihak-pihak yang mendampingi mereka.

Sikap tidak professional juga dipraktekan saat melakukan tarik ulur penyidikan pada orang-orang yang dituduh melakukan makar dengan cara penyidikan tanpa kepastian hukum. Mereka dikenakan wajib lapor, namun berkas mereka tidak kunjung dilimpahkan atau apabila tidak cukup bukti untuk dilanjutkan, berkas mereka tidak juga di SP3. Kondisi ini jelas disengaja untuk menimbulkan efek intimidatif dan teror. Status ini kemudian dipakai sewaktu-waktu untuk langsung menangkap dan mengadili seseorang apabila ada kepentingan(politik) yang lebih besar.

Ada juga praktek pemindahan(pengasingan) terhadap Napol dari satu penjara ke lain penjara atau ke tempat persidangan yang berbeda. Jika dulu ada pemindahan para pembangkang politik dari “Batavia ke Irian” kini dari “Papua ke Batavia” atau ke tempat-tempat lain yang dipandang dapat membatasi akses politik dan sosial mereka. Contoh Narapidana politik kasus Mil 62-63 yang dipindahkan dari Timika ke Jayapura dan berakhir disidangkan di Jakarta lantas menjalani pemidanaan di LP Cipinang.

Kemudian kasus Wamena tahun 2003, mereka disidangkan di Wamena, hanya beberapa bulan di penjara di LP Wamena kemudian dipindahkan ke LP Gunung Sari di Makasar. Setelah diadvokasi, mereka kemudian dipindahkan ke LP Biak dan LP Nabire, ada juga yang dipindahkan lagi ke LP Abepura untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perkembangan terbaru adalah situasi yang dihadapi oleh Tapol kasus Sasawa, Distrik Kosiwo kabupaten Kepulauan Yapen Serui tanggal 1 Pebruari 2014,  mereka sebanyak 7 orang dikenakan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 53 dan Pasal 108 ke 2e dan Pasal 110 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI  No.12 tahun 1951. Rencana persidangan akan dilakukan di Kota Sorong.  Pertimbangan keamanan, itulah yang selalu menjadi argumentasi pemerintah.

Dari penjara ke penjara ada Tapol/Napol, mereka membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Sebagian dari mereka, hak-haknya sedang diperjuangkan ke Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta seperti : 1).Usulan Pembebasan Bersyarat (PB)untuk Apot Lokobal, Linus Hiluka dan Kimanus Wenda ketiganya terpidana 20 tahun kasus Wamena tahun 2003;  2). Pengalihan Hukum dari hukuman seumur hidup ke hukuman sementara yakni 20 tahun untuk Jafrai Murib dan Numbungga Telenggen terpidana seumur hidup kasus wamena tahun 2003, 3). Usulan Grasi untuk Meki Elosak, Wiki Meage, Obeth Kosay dan Oscar Holago, mereka terpidana 8 tahun untuk kasus Wananuk Yalengga tahun 2010.

Status dan perlakukan terhadap Tapol/Napol akan selalu menjadi kampanye negatif terhadap pemerintah. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih demokratis dan professional untuk mengelola kebebasan berekspresi dan aspirasi politik yang berkembang.(Andawat).