Konsultasi Publik dan Fondasi Dialog Papua-Jakarta

Konsultasi Publik dan Fondasi Dialog Papua-Jakarta

Di dalam tahap pra-dialog Papua-Jakarta, Tim Jaringan Damai Papua (JDP) memandang penting tiga langkah untuk membangun dan memperluas konstituensi dialog. Pertama, mendekati dan meyakinkan pemerintah pusat, terutama Presiden RI dan jajaran di bawahnya, agar mengambil dialog sebagai kebijakan untuk penyelesaian konflik Papua-Jakarta; kedua, mendorong para elit dan pemimpin Papua terutama kelompok pro-kemerdekaan, untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi dialog; ketiga merancang program konsultasi publik untuk memberikan kesempatan pada pemimpin Papua di tingkat akar rumput untuk memberikan masukan dan dukungan politik pada proses dialog.

Konsultasi publik adalah bagian penting dari pelibatan pemimpin Papua di tingkat akar rumput. Konsultasi ini merupakan upaya untuk meletakkan fondasi legitimasi bagi para pemimpin dan elit Papua yang selama ini terfragmentasi dalam berbagai faksi politik. Konstituen politik mereka terbatas pada kelompok etnis tertentu, faksi politik tertentu, wilayah adat tertentu dan denominasi agama tertentu. Kalau tidak dilengkapi dengan konsultasi publik, upaya penyiapan representasi pemimpin Papua dalam dialog akan dengan mudah didelegitimasi. Konsultasi publik di tujuh wilayah adat Papua dan dua ibukota provinsi akan menolong pembentukan fondasi legitimasi bagi dialog dan representasi Papua yang nanti terbentuk. .

Konsultasi publik dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan tawaran konsep dialog Papua-Jakarta. Kepada wakil-wakil masyarakat Papua akar rumput dijelaskan apa itu dialog Papua-Jakarta, mengapa perlu dialog dan bagaimana seharusnya proses yang benar dari suatu dialog itu dijalankan. Para pemimpin akar rumput Papua dibuat mengerti secara jelas konsep dialog yang benar dan diajak memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana dialog seharusnya dilakukan. Diharapkan juga, para pemimpin Papua dapat memberikan masukan tentang tempat, juru runding, mediator, tim ahli, dan yang terpenting agenda dialog. Masukan ini akan dikumpulkan dari sembilan wilayah dan dijadikan masukan bagi persiapan dialog. Kegiatan ini juga memastikan bahwa suara dari akar rumput tidak akan diabaikan dalam dialog nantinya.

Para pemimpin Papua akar rumput diidentifikasi dari jalur adat, Gereja, politik, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan lain-lain. Dipastikan oleh panitia lokal bahwa tidak ada kelompok dan tokoh yang terabaikan. Aparat pemerintah dan kelompok pro-pemerintah juga diundang. Jumlahnya sekitar 50 orang. Biasanya banyak warga lain yang juga mau hadir. Untuk itu disediakan kursi bagi peninjau atau pendengar. Yang punya hak bicara hanya 50 orang namun peninjau diperbolehkan menyampaikan pendapatnya melalui wakilnya di antara 50 peserta tersebut. Dengan metode ini, peserta mempunyai waktu yang cukup untuk berbicara. Pada saat yang sama masyarakat diharapkan untuk belajar menghargai pemimpin yang mewakilinya .

Sebagai materi untuk peserta konsultasi publik, JDP menyediakan tiga buku kecil. Pertama, buku saku tawaran konsep dialog Papua-Jakarta; kedua, buku ringkasan Papua Road Map karya LIPI; ketiga, buku dialog Jakarta-Papua karya Neles Tebay. Dengan tiga buku ini peserta diharapkan memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai dialog dan akar masalah Papua yang dapat ditularkan kepada kerabat dan teman di kampung halaman masing-masing.

Ketiga buku tersebut dicetak dengan kertas yang tahan air sehingga dapat disimpan di noken dan dibawa ke kebun atau ke hutan. Diharapkan, masyarakat mengerti konsep dialog dengan substansi yang sama. Setiap saat dengan buku saku, mereka dapat membaca berulang-ulang dan memperoleh pengertian yang mendalam. .  Kegiatan ini direncanakan diadakan di sembilan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Tim JDP bekerjasama dengan LSM lokal sebagai pelaksana kegiatan dan sekaligus perpanjangan tangan JDP untuk kampanye dialog Papua-Jakarta. Tim JDP memilih LSM yang memiliki reputasi publik yang positif dan relatif netral secara politik. Selain dengan LSM, JDP juga bekerjasama dengan lembaga Gereja setempat seperti SKP Keuskupan tertentu atau lembaga Gereja Protestan tertentu.

JDP dapat dengan mudah membangun jaringan kerja dengan mitra lokal karena 25 fasilitator di dalam JDP terdiri dari aktivis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai wilayah tersebut.  Konsultasi publik pertama dilaksanakan di Wamena pada akhir Januari 2010. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan di Timika, lalu ke Manokwari, Sorong, Biak, Enarotali, dan Merauke. Konsultasi publik di tujuh lokasi tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Konsultasi publik ke delapan di Fakfak dan kesembilan di Jayapura akan segera menyusul masing-masing pada akhir April dan minggu kedua Mei 2010. Dengan segala kesulitan yang ada di lapangan,JDP berhasil memperoleh dukungan dari sebagian besar kalangan pemimpin akar rumput Papua. Utusan dari mereka yang berada di “hutan” juga hadir dan menyampaikan petisinya kepada JDP. Peran mitra lokal sangat besar dalam kesuksesan rangkaian kegiatan ini. …fondasi legitimasi politik hubungan kekuasaan antara Negara Republik Indonesia dengan masyarakat Papua akar rumput sungguhlah rapuh. Rawan konflik dan kekerasan .

Setelah tujuh kali konsultasi publik, saya menyadari betapa masyarakat akar rumput teralienasi dari proses perubahan dan percepatan pembangunan yang berlangsung selama Orde Baru dan bahkan selama UU Otsus dijalankan. Seperti ada jarak sosial budaya yang begitu jauh antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Yang mencolok dari percakapan di dalam konsultasi publik, fondasi legitimasi politik hubungan kekuasaan antara Negara Republik Indonesia dengan masyarakat Papua akar rumput sungguhlah rapuh. Rawan konflik dan kekerasan. Selain dukungan kepada dialog, konsultasi publik bisa menjadi cermin untuk refleksi bagi akar masalah-masalah yang masih mendominasi pikiran dan hati masyarakat akar rumput Papua.

Posted : Muridan Widjojo