Konstruksi Dialog Papua-Jakarta Beda Dengan Aceh

Konstruksi Dialog Papua-Jakarta Beda Dengan Aceh

Jayapura, – Anggota DPD RI asal Papua Paulus Yohanes Sumino menilai dialog Papua-Jakarta itu beda dengan Aceh. “Dialog itu perlu tetapi jangan dianggap dialog itu seperti ketika menyelesaikan masalah Aceh. Itu berbeda sekali, konstruksi dialognya berbeda,” katanya saat berada di Jayapura.

Menurut dia, karena situasi Aceh dan Papua berbeda sekali. “Karena itu masalah dialog disini kita selesaikan, rekonsiliasi semua potensi politik untuk kembali membangun Papua ini. Supaya energi Papua terfokus untuk membangun masa depan,” katanya.

Paulus Sumino berpendapat bahwa Gubernur Lukas Enembe tentunya sudah mempunyai pemikiran-pemikiran untuk itu. “Saya pikir Gubernur Papua sudah mempunyai pikiran-pikiran dengan jelas. Dialog disini jangan diartikan atau menggunakan fasilitas asing, inikan urusan dalam negeri. Ini yang masih ada perbedaan cara pandang dialog ini,” katanya.

Karena dialog disini, kata mantan anggota DPR Papua itu, dialo itu dalam rangka semua pihak mengimplementasikan UU Otsus. Merrekonsiliasi hal politik tapi juga mengacu kepada Otsus. “Bahwa Otsus adalah penyelesaian yang bermartabat, yang tuntas terhadapa masalah Papua. Jadi dalam koridor Otsus itu, dialog itu ada dalamnya,” katanya.

Apakah hal ini menjadi ketakutan Jakarta? Paulus Sumino katakan bahwa,”Bukan Jakarta saja. Salah persepsi dari Papua juga bisa terjadi kan bahwa dialog itu harus melibatkan kelompok-kelompok radikal, orang asing, kalau itu hal yang keliru, itu yang tidak diterima oleh Jakarta kan?” jawabnya dengan nada bertanya.

Jadi, menurut Paulus Sumino, kedua pihak harus samakan persepsi. “Iya, samakan persepsi dulu, tapi disini (dialog Papua-Jakarta,red) harus disertakan teman-teman di hutan, teman Papua Merdeka yang ada diluar negeri, tapi bukan kekuatan asing yang kita undang tapi orang Papua yang ada diluar negeri yang kita undang, begtu kan. Dan itu tidak butuh kekuatan asing,” katanya.

Ketika disinggung sejauh mana DPD RI mengusulkan atau mendorong agar Dialog Papua-Jakarta segera dilaksanakan, Paulus Sumino menjawab. “Sudah ada, sejak kita selesaikan evaluasi UU Otsus 2011 kemarin, sudah selesai. DPD RI sudah usulkan hal itu ke pemerintah,” katanya.

“Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga merespon baik. Hanya saja rincian bagaimana dialog itu dilakukan itu masih harus di ‘fixed’ dulu terutama ditingkat pelaksana. Intinya Presiden merespon. Dan dalam pidato presiden juga mengatakan hal itu. Pidato 17-an Papua disebutkan tapi tidak dalam kata Dailog itu,” tambahnya.(AR/AlDP)