Konflik Horizontal Karena Stigma dan Ketidakpercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum

pkjJayapura – Kini di Papua selain konflik vertikal, konflik horizontal juga mengalami peningkatan.

Menurut Anum Siregar SH,MH yang hadir sebagai pembicara di Seminar FKUB di Paroki Keuskupan Jayapura(4/02/2016),konfik horizontal memiliki dimensi yang sangat luas, bisa saja karena sentimen etnis tertentu atau agama tertentu.

“Juga terkait perkara kriminal namun kemudian menjadi persoalan komunal dimana masing-masing kelompok memposisikan diri sebagai korban dan kemudian berubah menjadi konflik komunal,” tegasnya.

Tambahnya,” hal ini karena kita sudah lama hidup dalam stigma, saling memberi stigma dan menyebarkan asumsi –asumsi negatif satu sama lain. Padahal banyak fakta-fakta positif dalam relasi kemanusian namun diabaikan”.

Selain itu menurutnya, akibat dari beberapa yang tidak mampu ditangani secara baik oleh aparat penegak hukum.

Siregar menjelaskan bahwa pada beberapa konflik horizontal, biasanya diawali dengan kasus-kasus kriminal yang tidak ditangani secara baik oleh aparat penegak hukum. Akibatnya masyarakat main hakim sendiri sebagai cara untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, Siregar berharap setiap pihak harus keluar dari paradigama lama yang saling memberikan stigma.

“Setiap kita bertanggungjawab untuk membuat Papua tanah damai. Kita menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Menyelesaikan persoalan di Papua tanpa kekerasan,melalui pertemuan,dialog yang memperkuat perdamaian,” pesannya.

Dirinya juga berharap solidaritas antara sesama warga masyarakat sangat diperlukan, bukan untuk memperluas masalah akan tetapi untuk mencarikan jalan keluar secara bersama-sama.

“Orientasinya pada perjuangan nilai-nilai kemanusiaan, bukan kelompok”.(Tim/ALDP).