Konflik di Papua Mudah Dipolitisasi

Konflik di Papua Mudah Dipolitisasi

Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Kota Sorong, Papua Barat

Sorong –  Muridan Satrio Wodjojo, salah satu koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, konflik di Papua mudah dipolitisasi.

“Contohnya kalau ada oknum pejabat yang melanggar hukum, seperti korupsi, dia minta untuk tidak dihukum dengan alasan sudah berbuat banyak bagi NKRI. Padahal bekerja untuk NKRI dan korupsi adalah dua hal yang beda dan harus dipertanggungjawabkan,” kata Muridan, saat berbicara pada Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai bagi Komunitas Strategis di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu lalu.

Muridan mengatakan, gejala tersebut muncul juga ketika kampanye pemekaran. Katanya, jika tidak dimekarkan, timbul ancaman untuk merdeka atau menjadi separatis.

“Padahal pemekaran yang ada selama ini tidak ada yang membuat rakyat sejahtera. Yang meningkat adalah kepentingan pejabat dan aparat. Ancaman itu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu,” ujarnya.

Ia menyadari terjadi semacam kemacetan hukum dan pelayanan publik karena semuanya dipolitisasi. “Kita terhalang dengan tembok besar akibat politisasi semua persoalan di Papua,” tegasnya.

Muridan berpendapat, dengan dialog, semua pihak belajar memulai hidup sehat untuk menghancurkan tembok pemisah antara rakyat dan pemerintah.

Meski demikian, ia mengakui, dialog tidak menyelesaikan semua masalah. Dialog adalah cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. “Kita mesti duduk bersama, kalau dialog gagal, kita bisa ulangi, tidak membuat siapapun terluka atau menjadi korban kekerasan,” pungkasnya. (Tim/AlDP)