Siaran Pers Bersama: Melawan Lupa Di Papua

Siaran Pers Bersama: Melawan Lupa Di Papua

                                                                                                                                 

Papua menjadi perhatian nasional maupun internasional terkait masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan syarat fundamental dari berjalannya negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia. Hal itu merupakan prinisp penting yang mendasari bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara harus menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pijakan demi terpenuhinya martabat manusia setiap warga negaranya.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Papua saat ini antara lain pelanggaran Hak Sipil dan Politik dalam bentuk pembatasan hak berekspresi, kekerasan terhadap masyarakat sipil terkait stigma separatis, masih maraknya kasus-kasus penembakan yang mengakibatkan berkurangnya perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman, dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu antara lain kasus Mapnduma [1996], kasus Wamena [1977] dan kasus Bela Alama yang sudah dilupakan.

Sementara kasus Wasior-Wamena yang merupakan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih menjadi “pingpong” antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, setelah Kejaksaan Agung mengembalikan laporan penyelidikan Komnas HAM baru-baru ini.

Konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam yang masif, pembangunan yang bersifat top down, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk rakyat yang masih buruk, serta meluasnya kasus-kasus korupsi, semakin melengkapi pelanggaran HAM di Papua tidak hanya soal Hak Sipil dan Politik, melainkan juga Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Kebijakan Pemerintah berupa Otonomi Khusus untuk Papua yang dituangkan dalam UU Otsus telah dianggap gagal oleh sebagian besar masyarakat Papua. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah dengan membahas Rancangan Undang-Undang Otsus Plus tanpa pelibatan masyarakat Papua.

Upaya masyarakat sipil di Papua yang mendesak segera diselenggarakannya dialog damai antara Pemerintah dan perwakilan masyarakat Papua untuk menciptakan perdamaian di Papua, hingga saat ini juga masih belum mendapatkan tanggapan yang serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berbagai persoalan pelanggaran HAM di Papua tersebut di atas tentunya menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Presiden yang akan terpilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Untuk mewujudkan pemilihan presiden yang berkualitas dan menghasilkan pilihan presiden terbaik yang menghormati, menegakkan dan melindungi HAM, maka Imparsial, SKPKC Fransiskan Papua, ALDP dan YTHP mendesak sebagai berikut:

  1. Seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih harus mengingat rekam jejak kandidat calon-calon presiden terkait isu Hak Asasi Manusia, menolak memilih calon presiden pelanggar Hak Asasi Manusia, dan mengawasi proses pemilihan presiden dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecurangan;
  2. Aparat TNI, POLRI dan Intelejen harus benar-benar netral, tidak memihak dan tidak melakukan upaya-upaya mempengaruhi serta mengarahkan rakyat untuk memilih calon presiden tertentu;
  3. Media massa agar bersikap balance dan memberikan informasi yang mencerdaskan rakyat;

Kami juga mendesak kepada calon presiden terpilih haruslah:

  • Mempunyai political will untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui cara dialog damai serta berkomitmen penuh untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi Hak Asasi Manusia, serta bertekad menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, baik yang berdimensi Sipil-Politik, maupun Ekonomi-Sosial-Budaya;
  • Menciptakan rasa aman dan menciptakan keadilan di berbagai komponen masyarakat melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, serta melakukan penegakan hukum dengan tidak melakukan diskriminasi bagi semua orang;
  • Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya atas perumahan yang layak, air bersih, listrik dan transportasi;
  • Menjamin kebebasan berekspresi bagi seluruh Rakyat Papua dan membuka Papua untuk dunia internasional.

Jayapura, 20 Juni 2014

 

 

 

IMPARSIAL         SKPKC FP          ALDP      YTHP