Komisi A DPRP Minta Pemerintah Serius Dorong Dialog
Pembangunan air bersih

Komisi A DPRP Minta Pemerintah Serius Dorong Dialog

Jayapura – Pada rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan APBD Tahun Anggaran 2013, Komisi A DPRP secara khusus menyoroti penyelenggaraan pemerintahan, situasi keamanan di Papua dan gagasan dialog Jakarta Papua.

“Perlu ada pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah-daerah terpencil baik di tingkat kabupaten, distrik maupun kampung atau desa. Harus dapat dipastikan bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat, bersedia mendengar keluhan masyarakat dan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya,” ujar Ina Kudiay,S.Th, anggota Komisi A saat membacakan pendapat Komisi, Jumat (20/12/2012).

Bagi aparat penegak hukum, kata dia, khususnya kepolisian dan TNI agar mengedepankan sikap yang persuasif dan profesional dalam melakukan tindakan antisipatif ataupun saat melakukan penanganan terhadap perkembangan stabilitas politik dan keamanan di provinsi Papua.

Komisi A juga menyoroti penanganan hukum terhadap tahanan politik dan narapidana politik. Serta meminta agar kebijakan terhadap aspirasi demokrasi tidak dilakukan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan termasuk memberikan stigma terhadap kelompok tertentu.

“Hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang lebih demokratis. Khusus, pihak kepolisian agar lebih bersikap profesional dengan mengedepankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kudiay menambahkan, Komisi A mendukung sepenuhnya gagasan Dialog yang sejajar dan bermartabat yang sedang dilaksanakan oleh Jaringan Damai Papua dan seluruh komponen masyarakat Papua guna menyelesaikan persoalan di Papua secara damai tanpa kekerasan.

“Komisi A berharap ada upaya yang serius dari pemerintah Provinsi Papua untuk membangun agenda-agenda bersama untuk mendorong proses dialog yang sejajar dan bermartabat,” tegasnya. (Tim/AlDP)