Berita

KOALISI LSM DI PAPUA UNTUK PERAWAT, BIDAN dan PENUNJANG MEDIS DI RSUD DOK II JAYAPURA

Yang Terhormat,

Presiden Republik Indonesia

di

            Jakarta

 

Dengan hormat,

Kami atas nama Koalisi LSM Papua untuk Solidaritas Perawat, Bidan dan Tenaga Medis RSUD Dok II Jayapura yang terdiri dari ALDP, KontraS Papua dan LBH Papua yang beralamat pada kantor AlDP di Padang Bulan Jayapura, dengan ini menyampaikan fakta – fakta sebagai berikut:

1.   Bahwa Perawat, Bidan dan Penunjang medis di RSUD Dok II Jayapura telah menerima insentif sejak tahun 2005 dan pada tahun 2010 direncanakan akan ada perubahan/kenaikan insentif.Sejak awal april 2010 Perawat,Bidan dan Penunjang medis RSUD DOK II Jayapura berkirim surat kepada Gubernur Provinsi Papua untuk minta berdialog sehubungan dengan perubahan tersebut.

2.   Pada tanggal 2 desember 2010 Perwat,bidan dan penunjang medis RSUD Dok II Jayapura melakukan demonstrasi pertama DPRP Papua karena tidak dibukanya ruang dialog meski telah diajukan berulang kali. Tanggal 3 desember 2010, Komisi E DPRP, Sekda provinsi Papua,kepala Biro Hukum Provinsi Papua,Perwakilan Dinas Kesehatan provinsi Papua ,pejabat RSUD Dok II Jayapura dan perwakilan pendemo melakukan pertemuan untuk membahas insentif yang belum dibayarkan sejak1 januari 2010. Akhirnya dicapai kesepakatan insentif akan dibayarkan

3.   Maka pada tanggal 06 Desember 2010 dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 125 Tentang PEMBERIAN INSENTIF KEPADA SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN YANG BERTUGAS DI RSUD JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2010.

4.   Rencana realisasi pembayaran insentif tersebut ditegas kembali oleh Sekda Provinsi Papua dalam sambutannya pada perayaan natal di RSUD Dok II Jayapura tanggal 17 desember 2010 dengang mengatakan bahwa “insentif akan segera dibayarkan tinggal menunggu penyelesaian administrasi..”

5.   Kenyataannya hingga akhir tahun 2010,Perawat,bidan dan penunjang medis RSUD Dok II jayapura tidak menerima realisasi pembayaran insentif  terhitung 1 Januari 2010.Diketahui kemudian bahwa gubernur Provinsi Papua telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang mencabut Keputusan Gubernur Nomor 125 tahun 2010.Dengan pertimbangan bahwa apabila insentif dibayarkan akan terjadi duplikasi anggaran,padahal sebelum insentif telah dibayarkans ejak tahun 2005 dan perawat RSUD Abepura diwaktu yang bersamaan(untuk tahun 2010) tetap menerima insentif.

6.   Bahwa perawat,bidan dan penunjang medis sempat menarik diri/tidak melakukan pelayanan kesehatan namun setelah difasilitasi oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Papua,perawat, bidan dan penunjang medis melakukan aktifitas kembali sambil tetap menuntut realisasi pembayaran insentif.

7.   Meski telah meminta berdialog berulang kali (Sejak april 2010 sd maret 2011) ,gubernur provinsi Papua tetap tidak menyediakan waktu, mereka pernah dijanjikan untuk bertemu setelah difasilitasi oleh Komisi E DPRP,akan tetapi  setelah berada di ruang tunggu gubernur,mereka tidak diberikan waktu. Bahkan pemerintah provinsi Papua melalui Sekda bertemu dengan perawat,bidan dan penunjang medis RSUD Dok II di RSUD Dok II tanggal 12 Maret 2011 dan mengeluarkan kata- kata ancaman seperti “..”kamu belum tahu otak saya,saya akan selesaikan dengan cara saya…”

8.   Pada hari senin  tanggal 14 Maret 2011 sekitar pukul 22.00 WIT,setidaknya sekitar 8 orang penyidik dari POLDA Papua mendatangi rumah suster  Leni Ebe,koordinator Perawat,bidan dan penunjang medis dengan perintah akan membawa suster Leni Ebe untuk diminta keterangan sebagai Saksi.Sehari sebelumnya Leni Ebe telah menerima surat panggilan sebagai saksi untuk dimintai keterangannya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011.Akan tetapi karena mengikuti pertemuan dengan PPNI, Leni Ebe tidak memenuhi panggilan pertamanya.Penasehat Hukum menjanjikan bahwa Leni Ebe akan didampingi pada hari selasa tanggal 15 maret 2011.

9.   Pada hari selasa tanggal 15 maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIT Leni Ebe dan seorang bidan Popi Mauri diperiksa sebagai SAKSI. Setelah menjalani pemeriksaaan, sekitar pukul 15.00 WIT,pihak penyidik mengeluarkan surat baru mengenai status Leni Ebe dan Popy  Mauri bersama ke 6 perawat,bidan dan penunjang medis lainnya yakni :….dengan status sebagai TERSANGKA dikenakan Pasal 160 KUHP jo Pasal 335 ayat(1) KUHP dan langsung dengan perintah PENANGKAPAN.

10. Pada waktu tersebut diperiksa 5 orang yakni :Leni Ebe, Popi Mauri,Fransiska Mandosir,Lutrhina Rumkabu dan Valen Steven Siahaya.Sedangkan 3 orang lainnya tidak berada ditempat.Sekitar pukul 19.00 WIT kelimanya  diberikan surat PERINTAH PENAHANAN untuk 20 hari pertama.

11. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 dilakukan pertemuan antara pihak DPRP dengan Wakapolda Papua,bersama dengan Kasat II Reskrim Polda Papua.Pada saat itu wakapolda Papua sempat melakukan komunikasi via telepon dengan Kapolda Papua kemudian disepakati bahwa Penangguhan Penahanan setelah dilakukan proses administrasi.Kasat II RESKRIM Polda Papua menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada seluruh perawat,bidan dan penunjang medis. Sehari setelahnya, proses belum dapat ditindaklanjuti karena DIRESKRIM Polda Papua sedang berada di luar Jayapura.Setelah DIRESKRIM berada di Polda Papua, kami mendapatkan informasi bahwa telah ada disposisi wakapolda Papua yang isinya menunggu petunjuk dari Kapolda yang hingga saat ini tidak berada ditempat.

12. Sehingga kesan yang timbul dari TERSANGKA,Keluarga,rekan sejawat dan Penasehat Hukum bahwa kesepakatan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Maret 2011 tidak dipenuhi oleh pihak Polda Papua dengan menggunakan alasan Kapolda Papua tidak berada ditempat padahal pada saat pertemuan Wakapolda sudah melakukan komunikasi langsung dengan kapolda dan diketahui oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut.

Maka berdasarkan fakta- fakta diatas kami berpendapat dan bermohon :

1.  Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 141 tahun 2010 tanggal 30 desember 2010 yang mencabut Keputusan Gubernur 125 tahun 2010 tanggal 6 desember 2010 tanpa dipertanggungjawabkan terlebih dahulu menunjukkan lemahnya sistem ,koordinasi dan pemahaman akan tugas dalam menjalankan pemerintahan di provinsi Papua. Apalagi jangka waktu kedua Keputusan Gubernur tersebut tidak lebih dari 24 hari.

2.   Persoalan yang terjadi di RSUD DOK II Jayapura yang hingga kini belum menemukan solusi menunjukkan kepada publik ketidakmampuan Pemerintah provinsi untuk menjawab problematika sektor kesehatan sebagai salah satu Prioritas UU OTSUS.Sikap perawat,bidan dan penunjang medis pada saat menarik diri dari tugas pelayanan adalah dampak dari tidak diselesaikannya permasalahan pemenuhan hak – hak mereka dan managemen RSUD yang harus ditempuh secara internal dengan merujuk kepada peraturan kepegawaian yang berlaku.

3.   Melakukan kriminalisasi terhadap ke 8 orang tenaga medis bukannya menyelesaikan persoalan namun akan memperumit persoalan dan memberikan kerugian karena lumpuhnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada RSUD Dok II Jayapura sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan.

4.   Kami menghimbau pihak POLDA Papua untuk melepaskan ke 5 tenaga medis tersebut dan menghentikan cara-cara kriminalisasi terhadap proses jalannya pemerintahan yang merupakan tanggungjawab dari pelaksana pemerintahan di provinsi yakni gubernur dan jajarannya. Hal ini juga untuk menjaga netralitas dan kewibawaan pihak kepolisian dimata hukum dan masyarakat.

5.   Kami mendesak pemerintah pusat untuk meninjau dan melakukan sanksi terhadap aparat peneyelenggaraan pemerintah di Provinsi Papua yang tidak mau membangun komunikasi,bahkan bersikap arogan dengan menggunakan cara –cara kekuasaaan untuk menyelesaikan persoalan di Papua guna membangun citra pemerintahan yang baik dan demokratis.

Demikian Surat Pengaduan ini kami sampaikan dengan harapan mendapatkan tindaklanjut dari pemerintah Republik Indonesia di Jakarta sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Atas perhatian yang diberikan,kami sampaikan terima kasih.

 

Jayapura, 19 Maret 2011

 

Hormat kami

 

Latifah Anum Siregar, SH

Direktur ALDP

 

Olga Hamadi SH. M.Sc

Koordinator KontraS Papua

 

Dominggus Frans, SH

Direktur LBH Papua

 

Tembusan yang Terhormat:

1.    Wakil Presiden Republik  Indonesia di Jakarta

2.    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

3.    Kepala Kepolisian Republik Indonesia  di Jakarta

4.    Arsip.