Klien Kasus Makar Wamena 2003, Menolak Grasi

Klien Kasus Makar Wamena 2003, Menolak Grasi

Biak – Numbungga dan Apot Lokobal terpidana kasus pembobolan Gudang senjata Kodim Wamena tahun 2003, kembali didatangi oleh Kuasa Hukum mereka, Anum Siregar dan Cory Silpa dari AlDP.

Kedatangan kuasa hukum adalah untuk menanyakan surat dari Kakanwil Hukum dan HAM serta usulan grasi yang rencana akan diajukan.

“Sebagai Kuasa Hukum, kami harus menanyakan kesediaan klien kami,” demikian penjelasan Anum Siregar pekan lalu di Lapas Klas II B Biak.

Surat Kakanwil hukum dan HAM yang dikeluarkan tanggal 8 April 2013, No: W30.PK. 01.01.02.64, Perihal: UU RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, mendapat tanggapan beragam.

Dalam surat tersebut, pihak Lapas diminta untuk segera mengajukan permohonan grasi. Namun Apot dan Numbungga keberatan karena harus melengkapi satu syarat khusus yakni pernyataan kesetian kepada NKRI.

Linus Hiluka dan Kimanus Wenda terpidana 20 tahun penjara pada kasus yang sama di Lapas Nabire juga keberatan dan tidak bersedia mengajukan Grasi buat diri mereka.

“Klien kami keberatan dengan syarat tersebut, maka usulannya belum juga ditindalanjuti oleh LP Biak termasuk usulan Pembebasan Bersyarat untuk Apot sejak akhir tahun lalu tertunda prosesnya karena syarat tersebut,” jelas Anum Siregar.

Baginya syarat tersebut terkesan diskriminatif, syarat tersebut justru menutup peluang buat terpidana dengan kasus pidana khusus untuk mendapatkan haknya.

Setelah dari Biak, Kuasa Hukum dari AlDP juga akan ke Nabire untuk mengecek hal  yang sama. “Kami ingin memastikan sikap setiap klien kami, agar tidak ada salah paham dikemudian hari,” katanya. (Tim/AlDP)