KLH Dukung Degeuwo Jadi Pertambangan Rakyat

KLH Dukung Degeuwo Jadi Pertambangan Rakyat

Jayapura–Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobai mengatakan, Kementrian Lingkungan Hidup mendukung penuh kawasan penambangan emas Degeuwo sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR.

Hal tersebut sebagaimana diutarakan Karliyansah, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Jumat 18 Mei 2012, yang menyebutkan Degeuwo layak dijadikan WPR. “Itu dari KLH langsung hari ini, seperti juga dimuat di salah satu radio tanah air,” kata Gobai, Jumat.

DAD Paniai menggagas Degeuwo menjadi WPR setelah berbagai persoalan tambang yang tidak berpihak pada orang asli Papua. Mendorong hal tersebut, DAD pernah menggelar musyawarah bersama dengan berbagai pihak di Paniai, awal April lalu. Kesimpulan ketika itu, menolak perusahaan yang akan masuk ke Degeuwo.

Menjadi pertambangan rakyat, kata dia, bertujuan untuk menertibkan pengeloaan tambang selama ini. Jika tambang tradisional merusak hutan dan lingkungan, dengan WPR, akan jauh lebih baik. “Kalau ditutup, mau cari makan dimana nanti mereka penambang lokal,” ucapnya.

Masalah Degeuwo makin membesar setelah keluarnya Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan pertambangan emas tanpa izin di seluruh wilayah Papua. Ingub diterbitkan pada 9 Mei 2011 di Jayapura.

Sebelum INGUB, Bupati Paniai telah mengeluarkan INBUP Nomor 53 Tahun 2009 tentang Penutupan Sementara Lokasi Pendulangan Emas, pada 26 Agustus 2009. “Tapi apa yang terjadi, semua sama saja, mau ditertibkan tapi tidak berhasil,” pungkasnya. (02/ALDP)