Ketua Majelis Hakim Menanyakan Keberadaan Terdakwa Saat Terjadi Kontak Senjata

Ketua Majelis Hakim Menanyakan Keberadaan Terdakwa Saat Terjadi Kontak Senjata

Sorong-Persidangan terhadap 7 orang terdakwa kasus Sasawa Pebruari 2014 kembali digelar di pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 September 2014.

Sidang telah mengalami penundaan selama 2 kali akibat dari ketidakhadiran saksi yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU).

Awalnya JPU meminta ijin untuk membacakan keterangan saksi yang merupakan anggota Polres Yapen dan anggota Kodim Yapen karena telah dibuat dalam di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat pemeriksaan di Polres Yapen Waropen di Serui namun hakim menolak demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa yakni Anum Siregar dari AlDP.

Ketua majelis hakim, Rahmat Selang SH meminta JPU terlebih dahulu menunjukan bukti Panggilan yang sah kepada para saksi namun karena JPU tidak dapat menunjukan maka majelis hakim menawarkan untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa.

Pada saat melakukan pemeriksaan, majelis hakim lebih banyak menuntun pertanyaan berdasarkan BAP yang sudah ada.

Sesekali ketua majelis hakim mengingat terdakwa agar tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan hakim.

“Jawaban saudara akan menentukan hukuman, berat atau ringannya, sehingga jangan memberikan jawaban berbelit-belit karena majelis hakim akan tahu dari jawaban saudara tersebut,” Ujar Rahmat Selang SH.

Kepada setiap terdakwa, ketua majelis hakim menekankan pertanyaan mengenai keberadaan terdakwa saat terjadi kontak senjata antara kelompok TPN/OPM Ferdinan Worabai dengan pasukan gabungan Polri dan TNI.

Ke tujuh terdakwa yakni Salmon Windesi, Peneas Reri, Cornelius Woniana, Obeth Kayoi, Rudi Otis Barangkea, Jimmy Yermias Kapanai dan Septinus Worarai dituduh melakukan Makar dan memiliki senjata tajam oleh karena itu dikenakan pasal 106 KUHP dan UU Nomor 12 tahun 1951 mengenai Kepemilikan Senjata Tajam.(Tim/AlDP).