Ketika Perawat Berjuang

Filed under: Features |
Perawat RSUD Dok II di Tahan Di Rutan Polda Papua

Jayapura – Di bulan kedua, Februari 2011, Leni Ebe dan Michael Tieret, dua perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura datang ke  Kantor Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP). Dua perawat rumah sakit itu datang  mengadukan hak mereka yang belum dibayar.

“Terpaksa kami datang ke sini untuk adukan dua surat yang mengecewakan kami,” ujar Leni dengan wajah kesal. Perempuan berkacamata ini mulai mengisahkan segala kekecawaan dari sejumlah rekannya kepada Latifa Anum Siregar, Direktur Kantor ALDP. ALDP adalah salah satu  kantor Lembaga Swadaya Masyarakat  di Jayapura. Kantor itu banyak bergerak untuk mengadvokasi kasus-kasus yang bertentangan dengan Keadilan dan Demokrasi di Papua.

Saat itu, bukan saja Direktur Kantor itu, dua wartawan surat kabar harian lokal di Jayapura juga hadir. Mereka adalah Veni Mahuse, wartawan surat kabar harian Bintang Papua dan Musa Abubar, wartawan tabloid jujur bicara. Leni terus bercerita soal hak-hak mereka yang dijanjikan Pemerintah Papua namun tak kunjung ditepati. Hak-hak yang diajukan perawat asal Papua itu adalah pembayaran insentif  kepada perawat Rumah Sakit Dok II Jayapura yang belum dibayar pemerintah. Lantas terus ditanya, Birokrasi Papua mengeluarkan sebuah surat jaminan pembayaran. Surat itu dikelaurkan oleh Gubernur Barnabas Suebu.

Pimpinan nomor satu Papua itu mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 125 Tahun 2010 tentang pemberian insentif kepada sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di RSUD Jayapura tahun anggaran 2010. Dalam surat itu, tertera empat keputusan. Diantaranya, pemberian isentif akan dibayarkan setiap bulan. Terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2010. Keputusan itu dtetapkan sejak 6 Desember 2010 dengan dibubuhi tandangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Costant Karma.

Leni memaparkan, pengeluaran surati itu disertai janji-janji Pemerintah Papua kepada para perawat. Pemeritah berjanji akan membayarkan hak mereka diluar jam kerjanya. Ubaran janji yang tak ditepati itu disampaikaikan Costant Karma selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua di 3 Desember 2010. “Kami dijanjikan oleh pa Costant bahwa insentif akan dibayarkan saat perayaan natal Rumah Sakit,” kata Leni seraya mengenang kembali ucapan Karma saat unjuk rasa pertama yang digelar mereka didepan Kantor Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Tanggal 17 Desember hari perayaan natal Rumah Sakit yang dijanjikan itu tiba. Bayaran insentif yang dijanjikan ditanggal itu belum juga dibayar. Meski demikian, para korps seragam putih itu memilih menunggu dan menunggu, kapan niat pembayaran itu tiba. Tentunya bagi orang yang setiap saat mesti ‘menunggu’ sesuatu yang tak kunjung tiba pasti timbul macam-macam perasaan. Marah, benci, emosi, dan dendam, terus menghantui hidupnya. Demikian perasaan yang dialami para tenaga medis ini.

Waktu terus berputar, penghujung tahun  2010 pun tiba. Bayaran diluar jam kerja tenaga yang bertugas menolong manusia dari sakitnya itu masih belum dijawab Pemerintah. Tak tertahankan, setelah sekian lama menunggu, ratusan tenaga Rumah Sakit ini mulai beraksi. Pada 4 Januari 2011, sebuah pertemuan pun digelar. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Negara itu dihadiri tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Rumah Sakit, masin-masing  RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jayapura. Para perawat yang menuntut insentif  tak dilibatkan.

Dipertemuan itu, tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah ini membahas panjang lebar soal insentif 2011. Pembahasan berlangsung sengit dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Aneh, alhasil, Gubernur Suebu memutuskan, pembayaran insentif  2010 dibatalkan. Dikala itu, keputusannya  bersifat lisan bukan tulisan. Mendengar informasi pembatalan ini, para perawat naik pitam. Petugas kesehatan ini terus berupaya dengan berbabagi cara memastikan penyampaian lisan itu.

Awal Maret, ratusan tenaga pembantu dokter ini kompak turun ke jalan. Pelayanan rumah sakit lumpuh. Demonstrasi pun berlangsung didepan Kantor Dewan Perawakilan Rakyat Papua. Unjuk rasa itu ditanggap Ketua Komisi E, Weynand Watori saat menerima masa demo. Dirinya meminta 10 orang perawat mewakili pendemo menemui Gubernur Papua pada esok hari, 2 Maret sekitar pukul 11.00 WIT. Permintaan itu dikabulkan. Besok harinya, para perawat dengan dampingan Ketua Persatuan Perawat Nasional (PPNI),Marthen Sagrim datang ke Gedung Negara lantaran pertemuan hendak berlangsung disitu. Namun, entah mengapa, tak ada kejelasan, pertemuan batal.

Sehari itu sia-sia dan berlalu. Rasa kecewa, kesal bercampur marah muncul dibenak masing-maing perawat. Hari baru tiba, 3 Maret, dua orang dari mereka yakni Leni Ebe bersama rekanya, Yoma dengan berani mendatangi Kantor Biro Hukum Papua. Tujuan kedatangan dua perempuan asli Papua ini untuk mengecek kembali Surat Keputusan Gubernur 125 soal pembayaran Insentif. Biro hukum kantor pimpinan nomor satu Papua itu terpaksa sibuk sesaat. Satu persatu berkas-berkas diatas meja dipindahkan. “Tidak ada surat itu,” jawab seorang pergawai yang menerima Leni dan Yoma diruang biro hukum. Tak puas, Leni dan Yoma membuka-buka buku ekspedisi surat masuk seraya berharap surat yang dicari didata. Ternyata yang didapat adalah Surat Pembatalan. Mereka sontak kaget melihat surat baru ini. Masih teringat benar didua dibenak dua orang itu, kunjungan ke ruang itu sekitar pukul 10.00 WIT.

Selang 30 menit kemudian, sekitar pukul 10.30 WIT, Michael Tieret Hendphone miliknya berdering. ‘Hallo..  ?” timpal Tieret sembari menjawab telpon masuk itu. Rupanya, Tieret dipanggil biro hukum untuk mengambil Surat Keputusan Pembatalan Insentif yang baru saja dilihat dua rekan sekerjanya dibuka ekspedisi surat masuk-keluar yang terletak diatas meja, pinggir pintu masuk. Seketika, dengan cepat Tieret mendatangi ruang itu lalu mengambilnya. Surat tersebut bernomor 141 tertanggal 30 Desember 2010.

Dilembaran surat itu berisi, pencabutan keputusan gubernur Papua nomor 125 tentang pemberian insentif kepada sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di RSUD Jayapura ditahun anggaran  2010. Surat itu  mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Papua Nomor 2010 tentang Pemberian Insentif. Lagi, surat tertanggal 30 Desember 2010 itu disahkan Costant Karma, Sekda Papua, mewakili Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

“Masa Surat Keputusan ini dibatalkan, padahal sudah disahkan. Ini rancu sekali,” ujar direktur ALDP di Jayapura, Latifa Anum Siregar saat Tieret bersama rekannya mengadukan laporan tentang isi dua surat berbeda itu ke kantor yang dipimpinya, peretengahan Februari 2011.

Lahirnya surat kedua ini, membuat tenaga medis dan penunjang kesehatan lainnya itu emosi. Tapi, terkendali. Ditanggal 12 Maret, perawat meminta tatap muka dengan pimpinan pemerintahan guna meminta kejelasan soal SK pembatalan itu.  Pertemuan pun berlangsung bersama seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit, diruang direktur Rumah Sakit itu. Costant Karma, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, hadir. Costant berupaya menjelaskan SK pembatalan itu didepan para tenaga kesehatan ini. Perawat terus menghelak lantas tak diterima kejelasan soal pembatalan insentif itu. Ditambah lagi, alasan pembatalan itu tak jelas. Selanjutnya, mengapa tiba-tiba langsung dibatalkan.

Menepis itu, Costant Karma langsung marah dan menunjuk-nunjuk para perawat itu dengan jarinya sembari mempersalahkan. Lantaran saking emosi, Karma langsung mengeluarkan kata-kata ‘kotor’. “Kamu belum tau saya punya otak kah? Saya akan pake cara saya sendiri. Nanti kamu lihat saja. Kamu yang duduk didalam ruangan ini, kamu punya nama-nama ada disaya. Saya punya otak ini tidak !.”  Inilah bunyi beberapa kata-kata kotor yang keluar dari mulut Karma.

Menyedihkan, perjuangan panjang itu tak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Malah sebaliknya, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak itu terpaksa harus berurusan dengan Polisi. Pertengahan Maret 2011, Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Jayapura, mencatat delapan nama diantara ratusan perawat yang menuntut haknya itu untuk diminitai keterangan.

Mereka adalah Leni Ebe, Popi Mauri, Lativa Rumkabu, Stefi Siahaya, Yolanda Inauri, MenaiAronggear, dan Delila Ataruri. Dari data itu, aparat keamanan memeriksa lima orang. Kelima orang perawat  itu dimintai keterangan sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka dan di rutan Mapolda Papua. Leni bersama empat rekannya resmi ditahan dirutan Polda Papua sejak, Selasa, 15 Maret 2011. (Tim/AlDP)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 8 = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>