Kepolisian Harus Berani Berseberangan dengan Siapapun  (Catatan Refleksi HUT Bayangkara 1 Juli 2012)

Kepolisian Harus Berani Berseberangan dengan Siapapun (Catatan Refleksi HUT Bayangkara 1 Juli 2012)

Andawat – Peran dan fungsi kepolisian republic Indonesia sangat kompleks, selain sebagai  penegak hukum juga menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi mesti siap berseberangan dengan siapapun mulai dari penguasa, pengusaha, dominasi militer, kelompok kepentingan lainnya maupun individu tertentu di masyarakat.

Sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, polisi mesti berada di dekat rakyat. Selalu bersama rakyat. Polisi harus lebih dulu tahu dan siap mengantisipasi semua bentuk kejahatan yang akan menghampiri rakyatnya. Lebih dari itu polisi harus mampu menjaga rakyatnya dari terpaan berbagai isu provokatif dan informasi lainnya yang cenderung menyesatkan dan membuat rakyat saling curiga dan bermusuhan.  Memang tidak lah mudah sebab polisi dituntut untuk bersikap ramah dan tidak menakutkan serta bertindak bijak, professional dan berani.

Tuntutan agar polisi bekerja secara profesionalisme  dan berani menjadi tema diskusi dari berbagai kelompok masyarakat. Ada banyak kasus kekerasan tak bisa diungkapkan oleh pihak Kepolisian,  mulai dari pelaku, modus hingga motif dan jaringan kekerasan tersebut. Masyarakat merasa tidak terlindungi. Bahkan ada kelompok masyarakat yang dengan berani menyatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan caranya sendiri, jika polisi tidak dapat bertindak, seperti bunyi Pernyataan dari Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (Cepos,16/06/2012).

Di Papua, aksi kekerasan yang terjadi beruntun tanpa henti dan siapa saja dapat menjadi korban telah membuat masyarakat mulai panik. Di saat ini tentu saja polisi tidak boleh ikutan ‘panik’ karena akibatnya akan menangani kasus secara berlebihan yang justru menimbulkan kecaman atas tindakannya. Seperti peristiwa penembakan terhadap Teyu Tabuni di depan Yapis Dok V (7/06/2012) dan terhadap Mako Tabuni (14 Juni 2012)

Polisi seolah tak berhenti mendapatkan ‘pekerjaan berat’ belum lagi selesai penanganan sejumlah aksi kekerasan di bulan Mei dan Juni lalu di perayaan HUT Polri tanggal 1 Juli 2012 polisi dihadapkan dengan berbagai isu dan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora hingga penembakan terhadap kepala kampung Sawiatami Keerom. Padahal polisi sudah ‘waspada’ alias siaga satu selama 7 hari sebagaimana pernyataan Kapolresta Jayapura (Bintang Papua/2/07/2012).

Menurut polisi, salah satu kesulitan mereka untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan adalah karena polisi sering kali kesulitan untuk mendapatkan saksi mata dari suatu peristiwa. “Masyarakat sulit untuk menjadi saksi” demikian dikatakan Wakapolda Papua pada acara Papua Lawyer Club(09/06/2012). Konon saking maraknya aksi kekerasan akhir-akhir ini masyarakat takut menjadi saksi sebab takut menjadi sasaran korban berikutnya.

Ternyata slogan “Polisi sahabat rakyat” nampaknya masih wacana. Polisi praktis bekerja sendiri, tak berkawan dalam mengembangkan satu proses penyelidikan hingga ke penyidikan.  Di sisi lain, masyarakat merasa polisi tertutup, polisi kurang melibatkan tokoh masyarakat atau kelompok lainnya untuk mendapatkan informasi,sebagaimana disampaikan oleh salah seorang peserta acara Papua Lawyer Club.” Tidak seperti kapolda I Made Mangku Pastika yang sangat komunikatif dengan berbagai pihak”.

Kemampuan polisi untuk mengungkapkan satu peristiwa kejahatan seolah berlomba dengan kejahatan itu sendiri. Semakin polisi dibekali dengan alat-alat canggih, kejahatanpun semakin variatif. Polisi dibekali dengan berbagai ilmu dan tehnologi terbaru berhadapan dengan bentuk-bentuk kriminalitas yang baru.

Polisi juga dinilai masih belum mampu menembus sekat-sekat kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Polisi akan tetap memenangkan kepentingan pihak penguasa setidaknya selalu dibuat tidak berdaya oleh kekuasaan tertentu.

Di bagian lain polisi juga tidak berhasil memadamkan kecurigaan rakyat terhadap sejumlah pengungkapan kasus yang mereka lakukan. Akibatnya polisi tidak saja berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan tetapi juga  berhadapan dengan tuduhan rakyat yang sedang marah dan kecewa. Rakyat yang tidak percaya dengan penanganan yang telah dilakukan polisi.

Tuduhan bahwa polisi ‘ikut main atau terlibat’ atau polisi ‘tidak berani’ selalu saja muncul, ketika polisi melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Polisi didalam institusi dan perorangan tak terlepas dari tuduhan ‘berkonspirasi’. Sehingga apapun yang dikerjakan hampir tidak mendapatkan apresiasi. Polisi seperti tempatnya sampah dan jika ada hal baik yang dikerjakan, seperti sedang memasang mahkota di atas kepala ‘orang lain’ saja.

Sejujurnya kita berharap polisi kita merupakan kumpulan orang-orang terbaik yang menjalankan amanah konstitusi untuk menegakan hukum dan melindungi seluruh rakyatnya. Kita berharap polisi menjadi kuat untuk dapat keluar dari kepentingan manapun yang membuat dirinya menjadi tidak netral. Polisi dapat membangun kembali kepercayaan dan sinergisitas dengan kekuatan rakyat, mendapat dukungan dan kepercayaan dari rakyat.

Tidak ada pilihan, segala protes, amarah maupun tuduhan terhadap  polisi semestinya dipandang dan disikapi sebagai masih adanya harapan kepada polisi untuk bekerja secara professional dan berani. “Hukum pertama dan terakhir yang harus diingat dan dilakukan oleh polisi adalah polisi jangan melukai hati rakyat,” demikian pesan Thaha Alhamid Sekjend PDP.

Tugas utama polisi dimata rakyat masih sama. Pertama, polisi harus mampu membongkar dan menemukan motif dari sejumlah kasus kekerasan yang terjadi selama ini di Papua. Kedua mampu memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat Papua karena hak atas hidup aman merupakan hak asasi yang dijamin oleh konsitusi.

Sejalan dengan itu polisi dituntut untuk mewujudkan reformasi kepolisian guna terciptanya polisi sipil yang bertanggung jawab dan profesional . Tuntutan ini dapat ditempuh melalui : Pertama, menghilangkan tradisi kepolisian dari cara-cara yang militeristik dengan mentransformasikannya menjadi satu institusi sipil yang melayani dan melindungi rakyat. Kedua  kebutuhan untuk mereformasi polisi guna mendukung proses demokratisasi yang lebih luas di Indonesia dan lebih khusus di Papua.

Hendaknya HUT Bhayangkaran ke 66 ini  ditandai dengan kerangka ideologis dan tindakan praksis kepolisian untuk : 1). Wajib memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat di tanah Papua tanpa pengecualian dengan berlandaskan pada aspek profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, 2). Sedini mungkin dapat melakukan  pencegahan terhadap timbulnya aksi-aksi kekerasan. Pencegahan sebisa mungkin tidak menimbulkan ekses negative terhadap aktivitas masyarakat sipil, 3). Memperbaiki  manajemen rekruitmen, pendidikan, penempatan dan promosi berdasarkan kualitas dan kebutuhan. Hal ini berkaitan erat dengan sistem pelatihan (terutama kurikulum dan alokasi waktu untuk pendalaman materi yang memadai).  4). Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana terutama untuk pencegahan dan penanganan, khususnya di wilayah-wilayah sulit transportasi komunikasi dan 5). Menata ketentuan perundang-undangan yang masih rancu mengenai fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu untuk mencegah benturan kewenangan  antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. (Andawat/AlDP)