Kelpis Wenda : Pistol Mau Diserahkan Ke Gubernur Papua

05 06 15 2Wamena – Persidangan kasus Pirime 9 Desember 2014 terkait UU Darurat atas nama Kelpis Wenda dan Kamori Murib kembali digelar di Pengadilan Negeri Wamena (03/06/2015).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Kelpis Wenda sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa Kamori Murib. Kamori Murib yang telah mengalami penyiksaan selama penangkapan dan penahanan, mendengarkan dengan saksama keterangan diberikan oleh Kelpis Wenda.

“Pistol itu ada di honai di Hulundia, saya minta Kamori yang ambil ke sana,” jelas Kelpis.

Kelpis mengatakan niatnya untuk membawa pistol dari Lany Jaya ke Wamena dikarenakan telah diiming-iming oleh Gubernur Papua saat melakukan kunjungan ke Tiom, Lani Jaya beberapa waktu sebelumnya.

“Waktu gubernur datang ke Lani Jaya, gubernur pidato di lapangan, bilang dia ingin membangun kampungnya dan minta dukungan masyarakat. Jadi siapa yang tahu atau simpan senjatakah amunisikah supaya bisa kembalikan nanti dia kasih proyek dan jadi PNS”

Kelpis juga menjelaskan setelah pidato itu dilanjutkan dengan pertemuan di rumah Bupati Lany Jaya untuk mengumpulkan beberapa orang dan membahas hal yang sama.

“Waktu itu ada Wakapolres Puncak Jaya, anggota dewan Puncak Jaya dan banyak pejabat lainnya”.

Kelpis kemudian turun ke Wamena dan bertemu dengan Kamori Murib di Hom-Hom yang merupakan iparnya, Kelpis tak sendiri tapi bersama dengan anggota DPRD Puncak Jaya yang merupakan adik dari gubernur Papua, begitu pengakuannya.

Menurutnya anggota DPR Puncak Jaya itulah yang membayar biaya ojek untuk antar Kamori Murib naik ke Hulundia, Lany Jaya

Lanjutnya,“Saya bilang Kamori pistol ada di honai laki-laki di kampung.Kamori pergi ambil dan waktu turun, dia ditangkap di pos Pirime”.

Kelpis Wenda dan Kamori dituduh memiliki senjata tanpa izin dan akan menjualnya ke kelompok OPM Puron Wenda seharga 3 juta rupiah. Mereka berdua dijerat Pasal 1 Ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

 

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 Juni 2015 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh JPU. Kelpis dan Kamori didampingi oleh PH mereka dari AlDP dan LBH serta koalisi LSM di Pengunungan Tengah yakni YTHP dan Jaringan HAM dan Advokasi Pengunungan Tengah.(Tim/AlDP).