Berita

Kecewa, Warga Duduki Kantor Hukum dan HAM

Warga berunjuk rasa di kantor Dephumham Papua, Rabu siang

Jayapura – Puluhan warga berunjuk rasa menuntut diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua, Rabu (17/10). Ratusan pelamar ditolak karena tidak lolos seleksi.

“Kantor ini penuh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak ada keberpihakan pada orang asli Papua,” kata Renny Rumkabu, koordinator aksi, Rabu siang.

Ia menduga, kantor Dephumham Papua telah menerima sogokan sehingga hanya menerima pelamar yang memiliki banyak uang. “Ada apa ini, kita yang punya tanah, dan kita sendiri yang jadi pengemis, kita tidak terima,” ujarnya.

Selain berorasi, warga membakar ban bekas dan memblokade pintu masuk kantor menggunakan kayu. Kepolisian Sektor Abepura berjaga didepan pagar. “Situasi aman dan terkendali, kita hanya tidak mau ada aksi bakar-bakar,” kata Kepala Kepolisian Sektor Abepura, Komisaris Polisi Decky Hursepuny

Sementara itu, kepala Dephumham Papua, Daniel Biantong membantah pihaknya pilih kasih dalam penerimaan CPNS. “Ini semua kewenangan Menpan, kita hanya melaksanakan, bukan kita panitia,” katanya.

Biantong menegaskan, isu sogokan saat ujian penerimaan PNS, tidak benar. “Tidak ada itu, kalau mau tuntut, langsung saja ke Menpan, bukan ke kami,” katanya lagi.

Puluhan warga berencana akan ke Majelis Rakyat Papua menyampaikan aspirasinya. “Kami mau ada penerimaan ulang, penerimaan kali ini penuh rekayasa,” kata Rumkabu. (JO/Jayapura)