Berita

Kebijakan Penempatan Pasukan Non Organik Perlu Dikaji

Pos Penjagaan Perbatasan RI-PNG Sota, Merauke

Merauke- “Saya setuju sebaiknya Pos non organik TNI tidak lebih dari 6 bulan,” Ujar seorang purnawirawan TNI saat hadir di acara Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Merauke.(29/08/2012).

Pernyataannya disampaikan setelah membaca salah satu point IPTD yang sudah dihasilkan oleh kelompok Papua saat KPP Juli 2011 di Jayapura yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua.

Dirinya sepakat agar pos TNI non organik tidak dibangun ditengah-tengah pemukiman penduduk dan tidak boleh bertahan lama, maksimal 6 bulan untuk satu masa penugasan. Pasukan cukup dibatas dan dapat dipantau baik.

“Tingkat ketahanan  manusia normal memang hanya 6 bulan, karena makin lama sikap intimidatif makin tinggi.  Kalau kita pakai pakaian dinas , pegang senjata maka dapat dipastikan tidak ada masyarakat yang melawan,” jelasnya.

Beberapa hal dapat dikecualikan pada situasi tertentu apabila masyarakat menghendaki ada pos di tengah-tengah perkampungan. Hanya saja perlu dipertimbangkan dengan baik sebab untuk masalah kamtibmas yang meningkat tajam akhir-akhir ini,seharusnya menjadi tanggungjawab polisi.

Terhadap pandangan bahwa operasi intelejen yang intimidatif dan memberikan rasa tidak aman, peserta diskusi sependapat bahwa sudah saatnya intelejen lebih bersikap professional, intelejen yang ketahuan dan intimidatif berarti telah gagal menjalankan fungsi intelejen.

Peserta juga berpendapat perlu hati-hati memahami pernyataan banyaknya pihak keamanan yang bertindak sebagai ajudan dari pejabat sipil. “Sebab kadang ada pejabat sipil yang memang meminta,jadi pejabat sipil ikut membuka ruang itu,” kata mereka.(Tim/AlDP)