Berita

Kasus Rumadas, DPR PB Dinilai Berbohong

Jayapura – Andris Wabdaron, Koordinator Jaringan Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Barat mengatakan, telah terjadi pembohongan publik dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat.

Kabar bohong tersebut seperti termuat pada pemberitaan Harian Cahaya Papua Edisi Jumat, 12 Oktober 2012, yang disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP DPR PB Ferry Auparay, terkait kasus dugaan korupsi sekda Papua Barat M.L. Rumadas.

Disebut, kasus Rumadas bukan sebagai tindakan korupsi. Melainkan untuk mengamankan pemerintah Indonesia lewat kebijakan daerah. “Alasan Anggota DPR PB Ferry Auparay mengada-ngada, tidak pada substansi permasalahan hukum yang sementara di jalani oleh Rumadas,” kata Wabdaron dalam rilisnya, Selasa.

Ia menilai, ini merupakan pemberitaan menyesatkan. “Sangat disayangkan usaha melawan korupsi lagi gencar dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, tetapi disisi lain, ada anggota DPR PB berusaha melindungi koruptor, muncul pertanyaan ada apa dibalik ini?” papar Wabdaron.

Menurut dia, ungkapan oknum anggota dewan sangat aneh. “Mudah – mudahan ini bisa menjadi referensi yang baik bagi Ferry Auparay sehingga tidak salah dalam membuat informasi yang menyesatkan,” ujarnya lagi

Sekedar merevieuw, Rumadas terjerat kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Papua Barat tahun 2006-2007 yang melibatkan dirinya dan Harun Djitmau, Mantan Kadis Penda Papua Barat senilai Rp. 18 Milyar. Saat ini kedua tersangka sementara disidangkan di Pengadilan Tipikor Manokwari.

Pada kasus lain, Rumadas juga dianggap terlibat dalam dugaan korupsi APBD Papua Barat tahun 2010-2011 yang merugikan negara sebesar Rp. 22 Milyar. Kasus ini menyeret pula 44 anggota DPR PB. “Proses hukum tidak bisa diintervensi oleh Presiden. Karena kita tahu semua bahwa Hukum adalah Panglima di Negara kita ini,” kata Wabdaron.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, anggota DPR PB, Ferry Auparay belum dapat memberikan keterangan atas tudingan LSM Papua Barat. Saat dihubungi, yang bersangkutan berada diluar jangkauan. (JO/Jayapura)