Karena Stigma, Aparat Menjadi Represif ?

Karena Stigma, Aparat Menjadi Represif ?

Jakarta – Sepanjang tahun 2012, aparat penegak hukum dan keamanan dinilai belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengatasi aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Papua.

“Sejumlah kasus kekerasan tidak mampu diungkap mulai dari pelaku, modus, motif dan jaringannya. Hal ini menjadi paradoks jika melihat pada sejumlah penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan di luar Papua,” ujar Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua saat memaparkan makalahnya di acara Seminar Akhir Tahun LIPI di Hotel Haris, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Ia mengatakan, ada beberapa fakta menunjukkan, pada tindakan pencegahan di beberapa wilayah, aparat keamanan terutama pihak kepolisian terkesan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. “Bahkan menjadi korban dari aksi kekerasan. Sedangkan untuk tindakan penanganan cenderung represif apalagi dengan menggunakan stigma-stigma tertentu seperti stigma separatis,residivis, tapol/napol atau KNPB,” ujarnya.

Menurut Anum, seolah dengan stigma seperti itu, penanganan yang sifatnya represif dapat dibenarkan atau tidak perlu dimintai pertanggungjawabannya. Misalnya dalam kasus Yulianus-Amos Abba di Degewo, Teyu Tabuni, Mako Tabuni, Timo Ap, dan Hubert Mabel.

Dalam analisa peristiwa HAM sepanjang tahun 2012, Anum juga mengatakan ada kaitan dengan redupnya penyelenggaraan pemerintahan sipil yang mempengaruhi sikap masyarakat atau kelompok tertentu terhadap institusi pemerintah.

“Aksi kekerasan atau penyerangan terhadap pos-pos atau aparat Polri/TNI penting juga dicermati sebagai bagian dari protes masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pos-pos keamanan masih dipandang sebagai perwakilan negara yang cenderung bersifat represif, tidak ada pemerintah sipil,” paparnya.

Ia memandang, pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekosob belum pula berjalan maksimal. Sebab prioritas pembangunan dan komitmen terhadap pemenuhan hak tersebut cenderung terabaikan.

“Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah mengulangi kegagalan-kegagalan yang dilakukan. ’Seksinya’ isu ekosob yang dikampanyekan oleh pemerintah dan diminati oleh donor, serta banyak uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan, terjadi inefisiensi dan penyalahgunaan keuangan,” ucapnya.

Katanya, masih sulit mencatat sejumlah kemajuan, sangat kecil sekali, misalnya sikap para hakim di persidangan saat menyidangkan perkara, khusus kasus makar.

“Mereka lebih progresif dan berani untuk membuat keputusan yang berbeda. Keberhasilan ini karena keterlibatan semua orang, secara kontinyu, bukan sebatas proses hukum saja,” tuturnya. (Tim/AlDP)