Kapolres Jayawijaya Membantah Isi Gugatan Praperadilan

areki 1Wamena-Tim Kuasa hukum Kapolres Jayawijaya sebagai Termohon membacakan jawaban kapolres sebagai Termohon Prinsipal yang menyatakan bahwa Gugatan Praperadilan yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Areki Wanimbo, Tersangka kasus Lani Jaya tanggal 6 Agustus 2014 di Pengadilan Negeri Klas II A Wamena adalah salah alamat(12/09/2014).

Selain itu Tim Kuasa Hukum Termohon juga menyiapkan jawaban tersendiri yang membantah beberapa dalil dalam Gugatan Pemohon. Antara lain dengan menyatakan bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan kententuan Undnag-Undanga Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

“Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.pasal 18 Ayat (1), yaitu bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” jelas AKP Antonius Diance,SH,MH selaku anggota Tim Kuasa Hukum Kapolres Jayawijaya.

Lanjutnya,” yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini bahwa berdasarkan pasal 1 angka ke 7 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”.

Menurut Kuasa Hukum Termohon, semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan KUHAP karena telah dilengkapi dengan Surat Tugas, Surat perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan.

Namun Termohon tidak menjelaskan bahwa Surat-surat tersebut ditunjukan atau diberikan kepada Pemohon pada waktu ditangkap dan digeledah dirumahnya.

Termohon prinsipal dan Kuasa hukumnya meminta agar hakim menolak semua isi Gugatan Praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon.

Kuasa Hukum Pemohon Areki Wanimbo,Anum Siregar SH langsung menyampaikan bantahan secara lisan dan sekaligus menyatakan tetap pada Gugatan yang sudah disampaikan.