Kamu Punya Sertifikat, Kami Punya Tanah

Nabire – Salah satu masalah yang muncul akhir-akhir ini di Nabire adalah klaim atas tanah-tanah milik warga.

“Tanah yang kita beli dan bayar, baik di dalam pemerintahan maupun di masyarakat umum, diminta kembali, kondisi ini membuat kami tidak tentram,” kata peserta Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi untuk Papua dan Jaringan Damai Papua di Nabire, Selasa (27/11).

Peserta lainnya bahkan menceritakan pernah melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun tidak juga mampu mengatasi persoalan klaim tanah. Akhirnya mereka melakukan pembayaran berkali-kali. “Bahkan ada yang bilang sertifikat kamu punya tapi tanah kami punya, sehingga kami tidak tenang, sebagai petani, pedagang ataupun lainnya,” ujar peserta.

Menurut mereka, awalnya ada kesan bahwa urusan pertanahan menjadi lebih mudah dengan pemerintah dari pada masyarakat adat. “Padahal masyarakat adat sudah didahulukan menurut UU Otsus tapi ternyata BPN juga sering memperalat kedua belah pihak,” kata peserta.

Para pembeli tanah yang merupakan masyarakat pendatang kemudian mempertanyakan sikap dari Bupati Nabire. Sebab waktu kampanye, bupati menjanjikan akan menyelesaikan masalah tanah supaya tidak merugikan pendatang dan juga penduduk asli.

“Waktu Bupati datang untuk panen raya, kami pernah tanya pak Bupati janji-janjinya sudah dua tahun lebih tidak ada realisasi. Semua kesalahan ada dimana, apa negara ini bukan negara hukum?”

“Kita perlu satu aturan yang tegas, agar semua orang punya hak diperhatikan, bagaimana dengan penjual dan pembeli, jangan ada klaim kembali,” tambah peserta forum. (Tim/AlDP)