Kami Hanya Tuntut Hak
Bandara Teluk Bintuni

Kami Hanya Tuntut Hak

Perawat Duduki Kantor DPRP Papua

Jayapura–Senyum lebar tampak diwajahnya sembari menyapaku usai menjalani pemeriksaan dari Polisi di malam itu sekitar pukul 18.00 WIT, Selasa 15 Maret 2011. Dia tediam sesaat. Kami hanya menuntut hak, tapi ditangkap dan diperiksa.

Nampak keringat mengalir membasahi seragam putih yang dikenakan, layaknya seorang perawat ketika melayani pasien di Rumah Sakit.  Namanya Leni Ebe, koordinator demonstrasi ratusan perawat Rumah Sakit II Dok saat mereka turun jalan menuntut kelunasan insentif. Tawa melebar ketika menghampiriku. Sebuah kursi berukuran panjang samping pos jaga pengaduan  masyarakat di Polda Papua, itulah tempat duduk kami. Leni mengambil posisi duduk ditengah kursi begitu juga denganku. Sepertinya, dia tak takut menceritakan proses penangkapan Polisi terhadap dirinya bersama empat rekannya. Kami mulai bercerita.

“Saya tidak takut. Ade tidak papa, biasa  kalau kita suarakan sesuatu yang benar,” katanya sembari ketawa kecil membuka pembicaraan kami. Kami semakin akbrab. Cerita kami sempat terhenti sejenak, saat dirinya menawarkan pinang kepadaku.  “Ade ini ada pinang dikantong plastik. Makan dulu baru kita dua lanjut cerita lagi,” ujarnya dengan nada dialeg kental Papua seambil menawarkan.

 “Oke, kaka, saya ambil satu,” jawabku menerima tawarannya sambil kumasukan tangan kedalam kantong plastik yang berisi pinang. Pinang adalah nama sebuah buah. Bentuknya bulat tapi juga tidak terlalu . Ukurannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kebiasaan orang Papua umumnya mengunyah pinang dengan sirih beserta kapur pasangannya hingga airnya memerah. Biasanya, kebiasaan itu dilakukan saat ia berkunjung ke rumah kerabatnya atau sambil santai.

Diwajah perempuan asal Papua itu tampak lesu kecapean, namun dirinya metap nekat melanuutkan  soal kronologis kedatangan polisi ke rumahnya. Katanya, panangkapan dilakukan polisi karena puluhan perawat di Rumah Sakit Dok II Jayapura tempat dimana dia bekerja, berunjuk rasa menuntut pembayaran insentif  selama tahun 2010 yang belum dibayar. Penuntutan berujung pada aksi mogok kerja.

Awalnya, aparat keamanan datang ke rumah, Senin (14/3) malam hari sekitar pukul 22.00 WIT. Mereka mendesak agar saya ikut ke Kantor Polisi untuk diperiksa. Tapi, permintaan itu saya tolak. “Malam itu saya sedang duduk cerita dengan rekan-rekan soal rapat dengan ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) di Hotel Aston Jayapura, yang baru saja berlangsung sejak Senin. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Tok-tok-tok bunyi pintu, bunyi pintu. Saya bangun dari tempat duduk lalu jalan menuju pintu,” kata Leni seraya mengenang kembali kejadian itu.

Ketika pintu dibuka, lanjut dia, sontak kaget melihat banyak polisi mengepung rumah. Beberapa diantaranya masuk dan memperkenalkan diri. “Kami dari Polda Papua.  Ibu bisa ikut bersama kami ke Kantor untuk dimintai keterangan,” katanya lagi sembari mengulangi perbicangan Polisi dengannya, malam itu.  Saat itu, Polisi mengatakan surat penangkapan sudah ada.

 “Saya bilang kalau begitu tunggu. Saya hubungi pengacara saya dulu. Mendengar itu, polisi kaget,” ungkapnya. Ketika pengacara dihubungi, pengacara melarang. “Pengacara bilang saya tidak usah ikut, nanti didampingi,” tandasnya.  Dari kejelasan itu, polisi pergi meninggalkan rumah.Tapi sebelum pergi, polisi meminta agar Leni datang ke Polisi Selasa 15 Maret 2011.

Esok harinya, Selasa (14/3), dengan berani Leni datang bersama beberapa rekannya ke Kantor Polda. Setiba di Polda, mereka diminta mengisi daftar nama. Polisi juga meminta mereka memberikan  Surat Keputusan (SK) pembatalan Insentif  dan Surat Keputusan Gubernur soal pembayaran Insentif.  Katanya, data itu diminta lantaran hendak diserahkan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Bekto Suprapto kepada Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

Ketika semua data itu dipenuhi, aparat kemanan meminta keteranga. Usai diperiksa, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka. Leni bersama empat rekannya langsung digiring ke jeruji besi.  “Ini penipuan. Katanya, kami hanya dimintai keterangan sekaligus berikan data. Bukan ditahan. Kenapa tiba-tiba jadi tersangka lalu ditahan. Masa belum ada bukti kuat,” kesal perempuan berkulit putih ini.

Konon, penahanan itu dilakukan lantaran perawat berunjuk rasa. Akibat unjuk rasa itu, pelayanan kesehatan mandek. Sejumlah pasien terlantar. Belasan diantaranya meninggal. “Ini tidak benar, tidak ada pasien yang meninggal akibat pelayanan tidak jalan,” bantah Michael Tieret, seorang perawat ketika mendengar informasi dan membaca berita yang ditulis oleh beberapa media massa di Jayapura.

Menurut Tieret, belasan pasien yang meninggal itu bukan karena tidak mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Dok II Jayapura. Mereka meninggal lantaran sudah lama sakit namun terlambat ke Rumah Sakit untuk berobat. “Bukan saya saja yang bantah informasi ini. Direktur sendiri juga bantah. Beliau minta media yang menuliskan belasan pasien yang meninggal saat demo, menunjukkan datanya,” tuturnya.

Sejumlah perawat RSUD Dok II Jayapura ini berunjuk rasa menuntut hak-hak mereka yang macet itu sebanyak tiga kali. Unjuk rasa pertama dan kedua dilakukan sejak tanggal  2 dan 3 Desember 2010. Saat itu para perawat dan penunjang medis lainnya menduduki kantor Gubernur Papua dan Dewan Rakyat Provinsi Papua. Alhasil, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Costant Karma ketika menerima ratusan perawat dihalaman Kantor Gubenur, berjanji insentif akan dibayar  pada 17 Desember 2010 saat perayaan natal Rumah Sakit itu digelar. Natal pun tiba, namun pembayaran itu tak kunjung dilakukan. Tapi, para perawat tetap bersabar dan terus menunggu. Mereka juga berupaya mengecek janji itu sesuai prosedur. Tapi terkesan Pemerintah Papua ‘cuek’ alias malas tau. Tak ada kejelasan lebih lanjut soal itu.

Tak tertahankan, para perawat kembali turun jalan sejak Selasa, 1 Maret 2011. Demonstrasi kali ini, seratusan perawat itu menduduki Kantor  Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. di Jayapura Diaksi itu, masa mendesak Pemerintah segera membayar insentif tahun 2010 yang belum dibayarkan. “Seharusnya kami telah menerima insentif tersebut pada Desember 2010, sesuai dengan janji dari Sekda Papua, Constant Karma. Tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan 100 perak pun,” kata Maria, salah satu perawat dalam orasinya dikala itu.

Maria mendesak insentif harus segera dibayar. “Insentif kami harus dibayar tiga juta per bulannya. Berarti satu orang perawat totalnya mendapat insentif sebesar Rp 36 juta. Pemda setempat telah berjanji untuk membayarkan pada tanggal 31 Desember 2010 lalu, tapi sampai sekarang pembayaran ini  belum terwujud. Pemda Papua telah menipu kami,” katanya lagi. Dalam unjuk rasa itu, pendemo mengancam bakal menduduki Kantor Dewan hingga insetif dibayar. Kantor itu duduki selama dua hari lamanya, barulah dibubarkan dengan aman oleh aparat kepolisian. Sejak itu, pelayanan kesehatan di RSUD Dok  II Jayapura lumpuh. Belasan perawat terlantar.

Selang beberapa hari kemudian, di Senin, 14 Maret 2011 pagi, delapan perawat diantaranya didata Polisi lalu digiring secara paksa untuk diperiksa tanpa surat pemanggilan dan penangkapan. Mereka yang terdata saat itu adalah Leni Ebe, Popi Mauri, Lativa Rumkabu, Stefi Siahaya, Yolanda Inauri, MenaiAronggear, dan Delila Ataruri. Lima diantaranya diperiksa terlebih dahulu lalu ditetapkan sebagai tersangka kemudian dimasukkan ke ‘bui’ Polda Papua, Senin (14/3) malam. Di malam itu, Latifa Anum Siregar, seorang pengacara hukum tampak dengan tekun  mendampingi para perawat saat menjalani pemeriksaan.

Perempuan yang selama ini mendampingi sejumlah kasus di Papua ini menyebut, respon penangkapan itu berlebihan. Mestinya, tindakan itu tak dilakukan. “Masa orang turun tuntut hak-haknya yang dibayar kok tiba-tiba langsung  seperti ini. Kalau begini kan merugikan semua pihak. . Ini bukan jalan yang tepat. Tapi juga, akan membuat masalah tambah rumit dan besar.” katanya seusai mendampingi pemeriksaan lima kliennya. Menurutnya, tuntutan Insentif  harus dihargai dan diselesaikan secara baik oleh Pemerintah. “Bagi saya, tuntutan ini harus dibayar,” tegasnya.

Di Rabu (16/3),beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jayapura yang menamakan diri ‘Koalisi LSM’ bergerak cepat menggelar sebuah pertemuan untuk membentuk tim pengacara yang bakal mendampingi para perawat tersebut.  Alhasil, sepuluh orang dari Koalisi LSM itu disepakati menjadi pengacara hukum. Mereka adalah Latifa Anum Siregar, SH, Dominggus Frans, SH, Pieter Ell, SH, Olga Helena Hamadi, SH, M.Sc, Corry Silpa, SH, Simon Patirajawane, SH, Eliezer Murafer, SH, Jimmy Ell, SH dan Yusman Conoras, SH.

Para Perawat di Polisi

Setelah tim pengacara hukum dibentuk, surat pengaduan penangguhan penahanan pun dibuat lalu diantar seketika itu. Sore harinya, dihari itu pengacara menyodorkan surat itu ke Polisi seraya memohon penangguhan segera diberikan. Tak hanya pengacara yang datang saat itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Papua, Marthen Sagrim juga mengunjungi lima orang perawat yang ditahan. Dalam kunjungan itu, Marthen juga menyerahkan surat jaminan pembebasan bagi  tenaga kesehatan tersebut.

Selang beberapa menit kemudian, beberapa Anggota DPR Papua juga datang. Mereka adalah Yan Ayomi, Weynand Watori bersama beberapa rekannya lainnya. Disela-sela kunjungan itu, mereka menggelar pertemuan kilat bersama kasat III Reskrim Polda Papua guna meminta pembebasan terhadap para perawat diberikan. Usai pertemuan, kepolisian berjanji bahwa akan membebaskan para perawat itu pada  Kamis (17/3). Janji itu disampaikan didepan ratusan perawat yang datang memadati halaman Kantor Kepolisian Daerah Papua sejak itu.

Mendengar itu, ratusan perawat merasa senang. Ternyata janji itu tak ditepati. Hanya satu perawat yakni Popi Mauri yang dapat dibebaskan sementara untuk mengikuti wisuda Uncen lalu kembali ke tahanan. Meski demikian, tak mematahkan semangat para pengacara untuk mendapingi. Pendampingan dan pengecekan jawaban penangguhan pun terus dilakukan. Berulang kali tim kuasa hukum mendatangi Kantor Polda. Para kuasa hukum terus mendesak Pemerintah dan pihak berwenang untuk menyikapi masalah ini. Walau berbagai desakan itu berulang kali disampaikan pengacara dan pihak lain, namun Pemerintah Papua, acuh tak acuh. Kepolisian juga terus menghelak. Katanya, surat  permohonan penangguhan itu sudah ditangan Kapolda, Bekto Suprapto namun belum direspon lantaran masih berada diluar Jayapura. Kepolisian tak memberikan kejelasan soal pelaku yang mengadukan para perawat tersebut.

Kepolisian hanya menjelaskan bahwa lima orang perawat itu ditahan lantaran melanggar Pasal 335 ayat (1) dan 160 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan penghasutan. Tak hanya pengacara, ratusan perawat lainnya pun terus mendatangi Kantor Polda Papua sembari memohon lima rekan mereka dibebaskan. Namun, kepolisian terus bersikeras menahan dan terus mencari beberapa perawat yang tengah didaftar namun belum diperiksa. Kamis (17/3), aparat keamanan kembali memanggil Yolanda Inauri dan Menai Aronggear dua diantara perawat yang didata untuk diperiksa.  Menai dan Inauri dimintai keterangannya sebagai saksi lalu dipulangkan. Kepolisian masih saja melakukan penahanan dengan alasan masih menunggu perintah Kapolda.

Dipertengahan kunjungan penahanan, para perawat mulai berfikir untuk mengajukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Costant Karma ke Polisi untuk diperiksa atas tindakan senonoh yang dilakukan. Dirinya juga mengucapkan kata-kata ‘kotor’ kepada sejumlah perawat dan direktur Rumah Sakit Dok II Jayapura dikala itu. Kata –kata ‘kotor’ yang dikeluarkan Karma yaitu “Kamu belum tau saya punya otak kah? Saya akan pake cara saya sendiri. Nanti kamu lihat saja. Kamu yang duduk didalam ruangan ini, kamu punya nama-nama ada disaya. Saya punya otak ini tidak !.”

Michael Tieret, seorang perawat, mulai menghubungi para pengacara guna menemaninya melaporkan Karma ke polisi untuk diperiksa. Pengaduan Sekda Papua dilaporkan ke Polisi sejak Rabu, 23 Maret 2011. Kepolisian berjanji akan mengabulkannya. Namun, hingga kini belum terealisasi. Walau belum mendapat respon Polisi, para pengacara terus berupaya melengkapi sejumlah berkas berserta laporan itu untuk diateruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sembari menunggu kepastian dari aparat keamanan.

Kepolisian baru saja menjawab satu permohonan yakni penangguhan tehadap lima orang tenaga perawat yang ditahan. Kelima orang tenaga kesehatan itu baru ditangguhkan di Minggu terakhir, Selasa 29 Maret 2011. Bebas bersyarat  tersebut diterima saat mereka sakit. Sementara pengaduan salah satu pejabat birokrasi Pemerintah Papua itu bagai Kapal yang masih kandas didaratan Kepolisian Daerah Papua. (Tim/AlDP)

  • lenda saleky

    Sama seperti RSUD Kabupaten MIMIKA kami juga melakukan aksi demo yg sdh berlangsung utk Yg ke 3 x tapi pemerintah Daerah seolah2 menutup mata untuk masalah kami ini ‘ berawal dari mslh Remunerasi dgn pembagian yg menurut kami antara langit dan bumi ‘ krn hanya menguntungkan para dokter sj ‘ tdk ada kebijakan pimpinan RSUD utk mslh ini malahan perawat dan bidan di umpamakan sbg tukang batu ‘ tukang bangunan’sampah’ pekerja kasar, kebun binatang ‘ anjing’ babi ‘ Pemberontak ….hanya karena perawat dan bidan yg protes ttg remunerasi