|

Kaka Bas Pulang Kampung

Barnabas Suebu

Andawat – Awal tahun ini Gubernur mengirim surat mengenai dua hal.Tahun 2006, ketika Kaka Bas sukses merebut kursi Gubernur Papua, saya menjadi salah satu dari sedikit orang yang berkeyakin bahwa kita sudah melepas ‘panah emas’, sebuah kiasan dari Willy Mandowen untuk melukiskan kualitas Kaka Bas.  Kami percaya,  2006-2011 akan menjadi periode emas bagi Papua.

Alasannya  sederhana : (i). Kaka Bas sangat faham mengapa, apa latar belakang sehingga di Papua ada Otonomi Khusus. (ii). Kaka Bas juga sangat mengerti bagaimana dinamika politik, sosio kultural plus suasana bathin tatkala pasal demi pasal dari Otsus itu dinegosiasi dengan Jakarta. (iii). Lebih dari itu Kaka Bas pasti sangat tahu, dengan status otonomi khusus, apa yang patut ia kerjakan untuk rakyatnya. Kata kunci yang utama dalam priode emas ini, menurut hemat saya adalah komunikasi politik, komunikasi sosial dan komunikasi budaya yang intensif dan terbuka dengan pelbagai lapisan.

Di tangan ada kewenangan Otsus,  ditangan juga  ada  wewenang manajerial selaku Gubernur, mari kita bicara, mari kita atur, kita mau bikin apa. Sasaran sudah jelas, Papua Baru. Papua yang Damai, Papua yang sejahtera, Papua yang bermartabat. Sekeping sorga, dimana orang hidup damai tanpa rasa takut, orang Papua bisa sekolah dengan baik, bisa mengunjungi rumah sakit dengan fasilitas dan layanan yang bagus, secara ekonomi mereka bisa hidup dengan penghasilan yang layak. Inilah potret diri orang Papua pasca periode emas. Inilah yang waktu itu kami hayalkan, karena yakin bahwa panah emas sudah melesat.

Sekarang kita ada di awal 2011, tinggal beberapa bulan lagi periode emas itu segera berakhir. Catatan ini, pasti tidak lengkap, tapi juga tidak berhaluan Asal Bapak Senang. Jujur saja, pasti ada banyak cacatan sukses yang luar biasa di era ini, tetapi biarlah orang lain yang mengatakan itu. Saya cuma memilih beberapa item, setelah diskusi kecil dengan Sekretaris Umum Dewan Adat Papua dan Sekretaris Umum Solidaritas Perempuan Papua.

1. Rakyat tahu bahwa Pola hubungan Gubernur, DPRP dan MRP kurang harmonis. Terkesan, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Berarti komunikasi politik tidak berjalan dengan baik. Kasus MRP yang masa jabatannya terpaksa mesti diperpanjang, Perdasus Pemilihan MRP, eksekusi keputusan MK tentang pengisian 11 kursi setidaknya bisa menguak fenomena itu.

2. Papua gagal membangun aliansi strategis yang menampung peranserta para birokrat-Eksekutif, Parlemen, Intelektual, kelompok masyarakat adat, elemen masyarakat sipil, perempuan, pemuda serta para pemimpin Gereja/Agama. Kita gagal bersinergi positif, sehingga kita lemah.

Lihat kasus, delegitimasi otsus di kalangan rakyat, arus kebijakan yang melumpuhkan Otsus, konflik tersembunyi antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sampai pada disain pembentukkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang merupakan penegasan   pemerintah pusat bahwa kita telah gagal melaksanakan Otonomi khusus.

Tahun 2009, dalam pesawat Tri-MG yang membawa kami dari Nabire ke Enarotali, paitua Sabinus Kobogau tanya saya, “ade… Gubernur Bas Suebu itu, dia pu kampung dimana?”. Tanpa berusaha menjawab, saya terus merenung. Memang, Jargon-jargon politis semisal Kaka Bas pulang Kampung, Papua Baru, Papua tanah Damai, Orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri tampaknya masih menjadi ruang kosong yang perlu kita beri makna.

Sebulan lalu, saya jenguk seorang ponakan di RSUD Dok II. Begitu masuk bangsal dan berjalan ke ruang VIP untuk pasien bersalin, sontak saya  kaget, stres, menangis dan tidak habis pikir. Saya ingat ucapan Kaka Bas, ketika dalam satu kesempatan kami makan di gedung negara. Waktu itu beliau baru saja melakukan kunjungan mendadak ke RSUD Dok II. Kaka Bas bilang, “tahun 1950, rumah sakit dok II ini adalah RSUD terbaik di Pasific”.  Kami berharap setelah itu, RSUD sudah mulai dibenahi. Ternyata kondisinya malah semakin parah. Inilah rumah sakit yang sedang sakit parah. Terima kasih, ternyata RSUD Dok II yang di tahun 1950 menjadi rumah sakit terbaik di Pasific, saat ini telah menjadi mesin pembunuh terhebat di tanah Papua.Mungkin, pada awalnya kita terlalu muluk merumuskan sebuah harapan untuk era kepemimpinan panah emas ini.

Sosok Pemimpin Papua 2011 – 2016

Hemat saya, tanah Papua tidak sekedar membutuhkan seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur. Tanah ini membutuhkan Pemimpin, benar-benar seorang Leader. Bas Suebu sungguh seorang yang tepat. Kesalahan besar 5 tahun lalu, adalah ia terjebak membangun kepemimpinan elitis yang tertutup. Kaka Bas menjadi satu-satu nya ‘celana tua’ (istilah Almarhum Bapak J. Pattipi) di Dok II. Ia terlalu pandai dan pasti mengalami masalah dalam menjabarkan gagasan dan pikiran-pikirannya.

Dari cermin inilah, kita coba mencari jarum dalam jerami. Siapakah orang yang layak Memimpin Papua 5 tahun mendatang.  Tentang Program kerjanya, tidak usah susun buku-buku tebal yang bikin rakyat makin bingung. Cukup jabarkan 4 (empat) bidang pokok dari Otonomi Khusus ke dalam Grand Design Policy. Supaya rakyat di kampung-kampung juga bisa tahu dan terlibat  mengawasi. Tahun 2011 sampai 2016, kita mau bikin apa di bidang Pendidikan, kita mau hasilkan berapa Master, berapa doktor, berapa tenaga ahli dan seterusnya. Di bidang kesehatan, kapan kita memiliki Rumah Sakit dengan fasilitas dan pelayanan bagus lagi murah. Tunjukkan pendekatan strategis yang bisa menjamin obat malaria tersedia di Pustu. Tiap hari rakyat tidak perlu menemui Gubernur, tetapi setiap hari masyarakat perlu mengunjungi rumah sakit, Puskesmas dan Pustu-Pustu.

Apa saja program-program unggulan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat Papua. Untuk masyarakat pesisir, masyarakat petani di pegunungan tapi juga untuk masyarakat heterogen di perkotaan. Rencana strategis Pemerintah mengendalikan pusat-pusat ekonomi, sumber dan faktor-faktor ekonomi, agar tidak makin memarginalisasi orang Papua. Supaya jangan lagi ada bahasa, Gubernur orang Papua, Wakil Gubernur oarang Papua, tetapi yang menderita terus adalah mama-mama Papua. Bergumul di bawah tekanan (modal, dinamika pasar serta ketrampilan). Satu prinsip yang terpenting, kalau mau membebaskan satu kaum dari lumpur kemiskinan, pastikan bahwa mereka memiliki alat produksi yang tepat, agar mereka bisa menentukan nasib sendiri.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur sebaiknya mengarah saja ke pembangunan sarana-prasarana infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak.

Kedepan, Papua membutuhkan prinsip penegakkan hukum yang konsisten. Polisi dan Jaksa jangan hanya sibuk tangkap orang Papua yang berdemo, sibuk kalau ada bintang kejora, seolah Negara RI sudah mau runtuh. Tapi bermain mata ketika berhadapan dengan kasus-kasus korupsi. Jangan sampai tersibak makin nyata kesan bahwa Pemerintah menjadikan korupsi sebagai alat integrasi.

Dalam bingkai yang kompleks dan semakin rumit inilah, saya berkeyakinan kuat betapa tanah ini benar-benar merindukan sentuhan elegan dari seorang Pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas sebagai sang pemimpin. Terima Kasih Kaka Bas…. Tuhan Memberkati. Salam maaf & Terima Kasih. (Andawat/Thaha Moh. Alhamid)

Posted by on Apr 17 2012. Filed under Kolom Andawat. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply