Berita

Kabandara Akui Ada Perubahan Manejemen

Kepala Bandara Sentani Jayapura

Jayapura-Kemajuan masyarakat menggunakan jasa transportasi tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan serta aturan yang ada. Selain itu diakui bahwa fasilitas dari Bandara Sentani masih sangat terbatas.Demikian disampaikan oleh kabandara Sentani Jayapura Ir.Soekardjo Widjojo MM saat berada di DPRP.(02/08/2012).

Kabandara mengakui ada perubahan menejemen terkait tenaga honorer yang ada di bandara Sentani dan semua perubahan sudah disampaikan terlebih dahulu kepada 32 orang tenaga honorer yang telah melaporkan permasalahan mereka ke DPRP.

“Saya sudah menjelaskan kepada mereka satu persatu pada bulan maret 2012 oleh karena ini saya tidak mengetahui kalau kemudian permasalahan ini disampaikan ke DPRP lagi,’katanya.

Sebagai instansi vertikal, menurut kabandara rekruitmen PNS diputuskan  oleh pusat. Pihak bandara dilibatkan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan seleksi saja. Sejak dirinya menjadi kabandara sudah ada sekitar 44 orang tenaga kontrak yang diangkat sebagai PNS.

“Kini dari PNS yang berjumlah 58 orang, ada 27 orang anak Papua atau sekitar 51%,” katanya.

Menurutnya 32 tenaga honorer yang mengadu ke DPRP sebenarnya bukan satpam tapi tenaga aviation security yang nantinya dalam bertugas harus memiliki sertifikat kecakapan.Tugas aviation security berbeda dengan KPLP atau satpam yang ada di bank.

Selama berstatus honorer pada kementrian perhubungan mereka tidak dapat diikutsertakan untuk mengambil sertifikat kecakapan oleh karena ini dengan system outsourcing mereka dapat dilibatkan oleh PT yang menaungi.

Selain itu pihak bandara merasa perlu bekerjasama dengan pihak Ketiga karena alokasi dana untuk membayar honorer yang ditetapkan oleh APBN sebesar 100 juta rupiah dan jika sudah lebih maka harus melalui pihak Ketiga.

“Kini tenaga honorer bandara sebanyak 80 orang sedangkan kemampuan keuangan yang ada hanya untuk 60 orang, jadi mesti ada pihak Ketiga”.

 “Saya memahami kekhawatiran mereka yakni apabila di PT Tosari tidak bisa lagi mengikuti seleksi PNS. Memang seleksi PNS bukan kewenangan kami namun kami siap memberikan rekomendasi”.

“Kekhawatiran kedua adalah mereka khawatir akan dialihtugaskan oleh perusahaan untuk menjadi satpam di ruko dan gaji mereka akan terhambat. Terhadap itu semua saya jamin tidak akan dilakukan oleh perusahaan bahkan kalau gaji mereka terlambat dibayarkan maka pihak bandara akan siap membayar terlebih dahulu,” jelasnya.(Tim/AlDP).