Joni Haluk: Merintis Kekuatan Pengusaha Asli Papua

Joni Haluk: Merintis Kekuatan Pengusaha Asli Papua

Foto: Kantor dan Rumah Joni Haluk di Timika, oleh Muridan S. Widjojo

Joni Haluk yang lahir di kampung Pugima, Wamena, pada 1971 adalah anak Dani Balim yang biasa-biasa. Dia merantau ke Jayapura sejak SMA. Setelah lulus SMA, pada 1991-1992 dia mengaku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tapi beberapa bulan saja. Dia lebih memilih bekerja di PT Nindya Karya di Mamberamo sebagai operator excavator. Pada 1994 dia pindah kerja di Freeport yang bergaji lebih tinggi. Namun empat tahun kemudian dia kecewa karena perbedaan perlakuan Freeport antara terhadap pekerja pendatang dengan pekerja lokal. Misalnya, pekerja pendatang mendapatkan fasilitas cuti dengan tiket pesawat sedangkan yang lokal tidak. Selain itu, dia merasa karir pekerja lokal tidak berkembang dibandingkan pendatang. Belum lagi gaji yang dirasakannya kecil, yaitu kurang dari Rp 2 juta. Oleh karena itu si Dani Joni Haluk bersama si Batak Yasmin Manurung bekerjasama menggalang protes yang diikuti dengan pemogokan.

Pemogokan diikuti oleh pekerja non-staf dalam jumlah besar. Joni dan Yasmin mampu bertahan memimpin pemogokan hingga satu minggu meskipun tawaran jabatan baru di Freeport serta tekanan dan intimidasi. Karena tawaran manajemen pada satu sisi dan intimidasi pada sisi lainnya, satu demi satu para pimpinan mogok mengundurkan diri. Tinggal Joni dan Yasmin yang bertahan. Untungnya, Freeport akomodatif dan pemogokan berakhir di meja negosiasi. Sebagian besar tuntutan karyawan dipenuhi. Tapi Joni dan Yasmin bernasib lain. Keduanya dipaksa mengundurkan diri oleh pejabat Human Research and Development (HRD) Freeport Indonesia. Meskipun mencoba bertahan, dia akhirnya tidak tahan menerima perlakuan intimidatif yang dialami ketika kembali bekerja pada masa pasca negosiasi. Pada tahun yang sama dia akhirnya keluar dari Freeport.

Beberapa saat Joni menganggur. Lalu dia mendirikan PT Hawali, perusahaan kontraktor dan leveransir. Target utamanya adalah proyek-proyek pemerintah. Proyek pertama diperolehnya pada 1998, senilai Rp 7 juta saja. Jumlah itu terus naik secara bertahap. Joni tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika sudah memiliki ‘langganan’ perusahaan yang ternyata milik pendatang atau non-Papua. Menyadari peluang yang sulit, Joni menggunakan cara lain. Dia memobilisasi pengusaha dan massa orang asli Papua pada 2002 untuk menyatakan protes pada Pemkab Mimika. Beberapa proyek bangunan fisik milik Pemkab yang sedang dikerjakan, dirusak sebagai tanda intimidasi. Alasan Joni, beberapa proyek itu tidak diproses dengan benar karena proyek yang sedang dikerjakan itu sebenarnya DIPA-nya belum turun.

Intimidasi aksi massa Joni berhasil. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika merespons dengan memberi jatah proyek ‘pembinaan’ dengan nilai sekitar Rp 2,5 milyar untuk Joni dan pengusaha asli Papua lainnya. Di antara Joni dkk, ada yang membawa kabur uang proyek, ada yang selesai tetapi mutunya buruk, tetapi ada juga yang selesai dengan kualitas baik. Yang terakhir ini jumlahnya sekitar 5 dari total 70 pengusaha. Beberapa yang bagus itu di antaranya adalah Norman Karukukaro (Kamoro), Philipus Waker (Dani), dan Joni Haluk (Dani). Para pengusaha yang kinerjanya dianggap buruk oleh pemerintah kabupaten akan ‘dibina’. Namun jika tidak ada harapan, tidak akan diberi proyek lagi.

Selain bagi-bagi proyek, dibuat pula program ‘bapak angkat’ dengan dua model kerjasama. Pertama, satu pengusaha besar bersama dengan sejumlah pengusaha kecil asli Papua mendapatkan proyek bersama. Yang besar membina yang kecil dengan mendapatkan fee sekian persen dari penerima proyek. Kedua, satu pengusaha besar mendapat proyek besar dan sejumlah pengusaha asli Papua menerima proyek kecil. Dalam prosesnya, yang besar harus membantu segala kesulitan dan mengarahkan pekerjaan agar berhasil. Kesulitannya, yang besar lebih konsentrasi pada proyek-proyeknya, sedangkan pengusaha asli Papua juga cenderung resisten jika diingatkan atau diarahkan oleh staf dari perusahaan bapak angkat lainnya. Entah karena aksi massanya atau keberhasilan lobinya, pada 2004, perusahaan Joni, PT Hawali, kembali mendapat proyek pembangunan fisik besar pertama senilai Rp 600 juta. Tapi karena belum pengalaman, dia mengaku hanya mendapat untung Rp 27 juta saja. Dia menduga, stafnya melakukan kecurangan.

Dari aksi massanya 2002 itu, lahirlah Forum Pengusaha Putra Daerah (FPPD) dan Joni diangkat sebagai ketua. FPPD adalah ‘embrio’ dari Asosiasi Pengusaha Anak Adat Papua (ASPAP) yang kemudian didirikan pada 29 Mei 2005. Pada saat Sidang IV Dewan Adat Papua (DAP) di Sentani Indah Jayapura (26 Juni – 1 Juli 2006), ASPAP diubah menjadi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Wacana dasar kelahiran KAPP adalah penilaian para pengusaha orang asli Papua bahwa selama 5-6 tahun implementasi Otsus, orang asli Papua belum pernah mendapatkan bantuan atau pun perlakuan khusus dalam mengembangkan bisnis. Jika harus mengikuti aturan main yang normal, mereka merasa akan selalu kalah. Menanggapi hal ini, pihak pemerintah berdalih bahwa bantuan untuk pengusaha asli Papua belum bisa dijadikan kebijakan karena belum ada perdasus atau perdasi yang mengaturnya. Meskipun masuk akal, alasan ini, menurut KAPP, tidak adil karena pada praktiknya dana Otsus sudah dicairkan dan dimanfaatkan. Dana-dana tersebut sebagian besar hanya dinikmati oleh pejabat atau elit Papua.

Setelah KAPP berdiri, diselenggarakan konferensi pada 26-29 September 2006 di GOR Jayapura, untuk membuat payung hukum perlindungan keberadaan KAPP. Organisasi ini bertujuan “mengakomodir, melindungi dan memproteksi pengusaha anak adat Papua di bawah UU Otsus”. Menyadari pentingnya perdasi dan perdasus, maka program utama KAPP adalah menghasilkan raperdasi dan raperdasus berdasarkan UU No 21 tentang Otsus. Pembuatan draft akademik Raperdasus kemudian disusun dengan melibatkan DPRP dan MRP serta para pakar semacam Dr. Agus Sumule, Drs. Frans Apomfires, MSi., dan Anum Siregar, SH. Di konferensi tersebut, John Haluk terpilih sebagai ketua. Raker pun dibuat dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sayangnya, menurut Joni, Gubernur Papua kurang menanggapinya sehingga KAPP mengadakan demo di Jayapura.

Joni, melalui KAPP, berobsesi ingin mengangkat usaha mikro orang asli Papua. KAPP ingin membina mama-mama penjual sayur, pinang, dll, dengan cara diberi tempat jualan yang layak supaya tidak berjualan di pinggir saluran air atau jalan aspal. KAPP juga ingin membina usaha nelayan orang asli Papua. Pada prinsipnya, Joni merasa orang asli Papua belum diberi kesempatan yang cukup untuk berkembang. Dia menolak stereotipe bahwa orang asli Papua tidak mampu. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa ada orang asli Papua yang kerja proyek asal-asalan dan tidak bertanggungjawab. Tetapi itu tidak boleh digunakan sebagai generalisasi dan alasan yang menghalangi pengusaha asli Papua untuk berkembang. Pasti di antara mereka, kata Joni, ada minimal lima yang terbaik.

Joni kenyatannya memang termasuk pengusaha kontraktor asli Papua yang relatif sukses. Rumahnya di Jalan Sosial Timika cukup bagus, terawat, dan bersih. Dia punya satu mobil pribadi keren, merknya KIA Sportage. Perusahaannya tergolong kelas menengah. Alat-alat berat seperti grader, bomat, dan excavator sudah dimiliki sendiri dari hasil akumulasi modalnya. BRI dan Bank Papua di Timika bahkan sudah percaya dengan kredibilitasnya. Dia bahkan mengaku selalu ditawari kredit oleh bank-bank tersebut. Operasional kantornya mencapai 50 juta sebulan. Gajinya sebagai direktur sebesar 11 Juta sebulan. Karyawannya berjumlah 15 orang. Aset perusahaannya sekarang sekitar Rp 5-6 milyar.

Perjuangan Joni perlu disikapi secara positif oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Kebijakan yang lebih terarah jangka menengah dan panjang harus dibuat. Tentu kebijakan ad hoc membagi proyek-proyek pemerintah bukanlah solusi menyeluruh. Apalagi hal itu dilakukan karena adanya intimidasi massa. Pemerintah harus melakukannya demi penguatan pengusaha asli Papua dengan atau tanpa aksi massa. Gaya intimidasi massa, kalau diteruskan hanya akan membuat mekanisme tata pemerintahan yang baik menjadi tidak jalan. Harus dibuat kebijakan yang lebih mendorong para pengusaha asli Papua mengembangkan profesionalisme. Kalau sudah ada sejumlah pengusaha asli Papua yang kuat dan mampu bersaing, bagi-bagi proyek bisa dihentikan.

Untuk Joni dan kawan-kawan, kalau mau menjadi pengusaha yang tangguh hendaknya tidak bergantung terus pada proyek-proyek pemberian pemerintah. Proyek-proyek itu hanya akan membuat ketergantungan pengusaha pada pemerintah. Joni dan kawan-kawan, melalui KAPP, perlu memikirkan pengembangan bisnis yang berbasis produksi dan penguasaan pasar-pasar potensial yang masih terbuka di Timika khususnya dan Papua pada umumnya. Bisnis itu, kalau di Timika misalnya, bisa mengembangkan produksi ikan asap, pembuatan kerupuk ikan atau udang, dan usaha-usaha lain yang bahan bakunya melimpah di Timika. Dengan demikian ikan atau hasil tangkapan laut nelayan Papua bisa mendapatkan nilai tambah dan yang terpenting menciptakan lapangan kerja baru.