Jokowi Ke Papua, Ada Narapidana Politik Yang Dibebaskan?

IMG20150425114430Jayapura – Isu pembebasan Tapo/Napol akhir-akhir ini terus berhembus di Papua, sebagian kalangan menyambutnya dengan sikap optimis dan sebagian lainnya nampak masih ragu-ragu.

“Saya berharap ini bukan janji kosong, narapidana politik mendapatkan kebebasannya,” Ujar Anum Siregar SH, MH yang menangani sejumlah Tapol/Napol di Papua.(05/05/2015).

Meski demikian Anum memberikan beberapa catatan mengenai istilah Tapol/Napol yang menurutnya belum ada kesamaan defenisi diantara berbagai pihak.

“Apakah Tapol/Napol yang hanya dikenakan delik-delik politik dalam KUHP yakni diantara pasal 104 KUHP sampai dengan pasal 129 KUHP saja ataukah mereka juga yang mempunyai aktifitas berdimensi politik,misalnya boikot pemilu,” jelasnya.

Hal lain yang mesti diperhatikan menurutnya mengenai masa pemidanaan, apakah hanya ditujukan buat narapidana politik yang memiliki hukuman sangat tinggi ataukah untuk semua.

Dalam catatanya, narapidana politik yang memiliki masa pidana cukup tinggi tak banyak hanya sekitar 6 atau 7 orang.

Mereka adalah Jafrai Murib dan Numbungga Telenggen yang mendapatkan hukuman seumur hidup, kemudian ada Linus Hiluka,Kimanus Wenda dan Apot Lokobal dengan masa hukuman 20 tahun penjara kemudian Philip Karma dengan masa hukuman 15 tahun.

“Selain itu masa pidananya variatif, ada yang 8 tahun seperti kasus Bolakme 2010 atau 3,5 tahun untuk kasus Sasawa selain itu dengan masa pidana lebih rendah”.

Anum juga menjelaskan bahwa pembebasan narapidana politik harus juga disertai dengan perubahan cara pandang pemerintah dalam memaknai kehidupan masyarakat Papua.

“Jangan semua hal diberi beban politik, semua aktifitas dinilai sebagai bagian dari aktifitas politik apalagi kalau sudah diberikan stigma”.

Dirinya berharap pembebasan narapidana politik akan menjadi salah satu alasan kunjungan Jokowi ke Papua.(Tim//AlDP).