Jaringan Damai Papua Harus Perkuat Konsep dan Mediasi

Jaringan Damai Papua Harus Perkuat Konsep dan Mediasi

Jayapura – Semua orang yang mendiami Tanah Papua harus berkomitmen untuk menjaga dan menciptakan Papua sebagai tanah damai, baik pemerintah, TNI-Polri, LSM, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

“Namun setelah ada konsep dialog Jakarta- Papua, semua orang yang bersepakat Papua menjadi tanah damai, memiliki pendapat masing-masing. Bagi masyarakat di Papua, dialog ini bisa menjadi pintu masuk sebagai konsensus jilid ke-II dalam rangka tetap menjaga Papua sebagai tanah damai,” ucap Frits Ramandey saat menghadiri kegiatan Aliansi Demokrasi untuk Papua, dengan Tema: Dialog Sebagai Solusi Penyelesaian Masalah (17/01) di aula P3W GKI Padang Bulan, Abepura.

“Kita tahu, kampanye dialog Jakarta-Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua (JDP), sudah berlangsung di beberapa daerah di  Papua, telah menjadi konsumsi publik, di tengah-tengah masyarakat baik orang Papua dan Non Papua,” katanya.

Frits mengatakan, ada perbedaan konsep yang digagas oleh Jaringan Damai Papua dengan konsep yang ditawarkan oleh Foreri 1998-1999 di masa transisi. “Transisi demokrasi dan transisi politik di Indonesia. Semua kebebasan diberikan,” ujarnya.

Menurutnya, situasi di Foreri dan Jaringan Damai Papua berbeda. Kala itu Foreri membagi peran yang cukup memadai dengan memberikan kepercayaan kepada orang-orang tertentu sebagai moderator maupun konseptor. Frits menyebut ada nama  seperti; Wily Mandowen, Agus Alua (Alm) juga Thaha Alhamid.

Kelemahan yang dimiliki JDP adalah tidak membagi peran secara jelas sebagai moderator maupun konseptor sehingga mampu membangun komunikasi secara luas serta dapat merumuskan tahapan-tahapan konsep dialog.

Baginya, pembagian peran dimaksud bertujuan untuk menyakinkan orang-orang yang hadir dalam proses berbagi gagasan menuju dialog serta untuk membuat kerangka konsep yang strategis dan memperjuangkannya. Selain itu juga mengambil peran mediasi apabila terjadi adu gagasan atau ketika ada perdebatan panjang mengenai gagasan dialog.

Frits berharap peran fasilitator yang dilakukan oleh JDP harus diperkuat dengan peran mediasi dan mengembangkan kajian-kajian strategis untuk mempersiapkan tahap-tahap dialog dan menjembati komunikasi politik diantara berbagai komunitas. (RM/ALDP)

  • laskar sama

    kini semua masalah sudah jelas dan apakah yang harus NKRI tahan tahan,,akuilah kedaulatan kami bangsa papua,,,mngkin pemerintah harus bungkus semua kejahatannya..terhadap dunia internasional.bhkan kpd siapa saja,,maka iparat sperti seorang membungkus sampah lalu taruh di kamar tidur lama lama pasti busuk dan baunya pun tdk sedap,,,lagi pula NKRI juga menutup diri maka..pasti semuanya akan terselesai ketika saatnya tiba..