Jalan Hancur, Hambat Peningkatan Ekonomi

Jalan Hancur, Hambat Peningkatan Ekonomi

Jayapura – Sarana jalan yang menghubungkan daerah pedalaman di Kabupaten Keerom, belum memadai untuk membantu transportasi masyarakat. Kampung-kampung di wilayah orang asli Papua seperti Waris, Senggi, Web, dan Towe, malah diwarnai dengan jalan yang rusak berat.

“Bahkan daerah Towe hanya dapat dicapai lewat udara melalui bandara Sentani. Jalan dari Waris pun, yang merupakan ibu kota Kabupaten menurut undang-undang, sampai saat penelitian ini diluncurkan Mei 2012, belum diaspal,” kata John Djonga dalam presentase buku Paradoks Papua, di Aula Kampus Sekolah Tinggi Fajar Timur, Sabtu kemarin.

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak berubah sejak lima tahun lalu. Hal lain yang mengecewakan adalah, 91 persen pelayanan PLN terpusat di wilayah Arso dan Skanto (wilayah transmigran). “Itu pun, sejumlah pemukiman asli Papua tidak mendapatkan listrik, padahal berada dalam distrik yang sama. Listrik sangat penting untuk banyak aspek dari kehidupan yang lebih baik, fasilitas rumah tangga, akses informasi, penerangan, dan lain-lain, mengapa seperti ini?” kata John.

Di bidang perdagangan, terjadi monopoli. Harga hasil bumi dari masyarakat dibeli dengan nilai rendah. “Sebaliknya harga barang toko ke masyarakat sangat tinggi. Bahkan di beberapa tempat seperti di Web, aparat keamanan terlibat bisnis dan ‘memaksa’ masyarakat menjual produk mereka hanya kepada aparat,” ujarnya.

John Djonga menambahkan, karena kondisi ekonomi sangat terkait dengan akses jalan, energi listrik, sarana telekomunikasi, kelembagaan ekonomi rakyat, dan bantuan dana serta fasilitas, maka lebih tingginya ketersediaan dan akses yang dimiliki warga di Arso dan Skanto, telah berimplikasi pada perbedaan drastis pembangunan ekonomi di kedua wilayah itu. “Ribuan hektar tanah orang Keerom telah menjadi lahan perkebunan sawit dan lokasi transmigrasi. Hutan juga semakin hilang sebagai sumber kehidupan masyarakat asli. Pengambilalihan lahan dan penghancuran hutan untuk perkebunan masih terus terjadi,” paparnya.

Cypri. J. P. Dale, penulis buku Paradoks Papua bersama John Djonga menyimpulkan ada ketidakadilan sosial yang terstruktur di Kabupaten Keerom. Ketidakadilan itu berpola menurut suku dan agama. “Bukan berarti antar suku dan agama, melainkan ada pola-pola keadilan dan ketidakadilan yang berbeda oleh struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya terhadap suku dan agama-agama yang berbeda,” katanya.

Keberpihakan khusus terhadap orang asli Papua, kata Cypri, yang telah menjadi komitmen Otonomi Khusus, dalam kenyataanya belum atau tidak terwujud. “Bahkan Percepatan Pembangunan pun tampaknya, sampai sejauh ini, tidak berarti percepatan pembangunan bagi penduduk di pedalaman dan orang Papua,” pungkasnya. (02/AlDP)