Jakarta Mengelola Papua Tidak Seragam

Jakarta Mengelola Papua Tidak Seragam

Dr Muridan Widjojo , salah satu Koordinator JDP

Manokwari – Ukuran kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari tiga hal utama yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Dr.Muridan Satrio Widjojo, salah satu Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) saat berbicara di acara Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi untuk Papua di Manokwari, Papua Barat, pekan lalu.

”Kesemuanya menimbulkan marginalisasi dan  diskriminasi. Kalau pendidikan dan kesehatan buruk maka orang Papua menjadi lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk berkompetisi,” kata Muridan.

Menurut dia, sistemnya akan bagus kalau semua bisa berkompetisi, tapi karena secara stuktural orang Papua tidak diuntungkan, maka mereka tidak mempunyai akses. Selain itu keseluruhan proses pembangunan dapat menjadi macet karena tidak ada kepercayaan. Ada tembok besar antara Papua dan Jakarta.

Sehingga sebaik apa pun isi undang-undang secara normatif, pasti ditolak karena ada kecurigaan. “Tembok besar itu membuat hubungan yang tidak sehat,” tegasnya.

“Kita sama menyadari dan selalu mengatakan sulitnya membangun kesatuan diantara orang Papua karena memiliki berbagai macam suku. Jangan lupa, yang mengelola Papua di Jakarta juga belum memiliki kesamaan pandangan. Ada yang mengelola dari kantor Presiden tapi juga ada di BIN, Menkopolhukam, mabes Polri,” tambahnya.

Ia berpendapat, mengelola Papua memerlukan energi yang besar. “Jakarta harus memahami itu, jika tidak maka tidak jelas kebijakan dari Jakarta itu seperti apa,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus menghentikan politik untuk memecah belah orang Papua. “Bukan orang Papua tidak memiliki kepemimpinan tapi pemerintah melakukan politik pecah belah”.

Untuk mengelola Papua, lanjut Muridan, pemerintah membutuhkan pemimpin yang pantas dihormati dan kuat. “Tapi kalau pemimpinnya sudah dilemahkan lantas pemerintah mau bicara dengan siapa?”.

Oleh karenanya jika sudah ada niat yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua, harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mengarah jelas dan efektif. (Tim/AlDP)