Berita

Jafar Umar Thalib (JUT) di Papua

Aksi JUT Bukan Aksi Islam, Menolak Kelompok JUT bukan Menolak Islam

Jayapura-Aksi yang dilakukan oleh Jafar Umar Thalib (JUT) dan kelompoknya pada tanggal 27 Februari 2019 di Koya Barat Kota Jayapura mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Tulisan ini refleksi atas kehadiran JUT di tanah Papua.

Ditolak Sejak Awal, Tidak Tegas Sejak Awal

JUT yang dikenal sebagai pendiri Laskar Jihad, penganut faham salafi dan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ihya’ As-sunnah ini sebelumnya terlibat peristiwa 9 Desember 2015 di Koya Barat kota Jayapura. Sejak itu kehadiran JUT dan kelompoknya kemudian dibahas berkali-kali di tingkat pemerintahan Kota Jayapura, berbagai agama menolak kehadirannya. Tanggal 27 Desember 2015, MUI Papua, ormas islam serta berbagai tokoh islam lainnya membuat pertemuan yang intinya meminta agar Gubernur Papua tidak membiarkan JUT dan kelompoknya hadir di Papua.

Awalnya terdengar kabar bahwa JUT akan melakukan dakwah hanya dalam beberapa bulan saja namun rupanya setelah itu JUT mulai mencari-cari tanah yang bisa dipakai untuk mendirikan Ponpes miliknya. Masyarakat Koya dan sekitarnya, enggan menjual tanah. JUT dan kelompoknya mulai bergerilya mencari tanah di distrik Senggi (Kab Keerom tahun 2016) hingga mendapatkan tanah di kampung Skamto distrik Skamto kabupaten Keerom. Konon cara JUT mendapatkan tanah tersebut dengan menggunakan skenario untuk berternak dan berkebun, bukan untuk pembangunan Ponpes. Salah satu tokoh politik lokal di Keerom ikut membantunya.

Kehadiran JUT dan kelompoknya di Keerom langsung direspon oleh berbagai pihak. Berulang kali mereka katakan bahwa mereka tidak menolak ajaran islam namun mereka menolak paham radikal yang dianut oleh JUT dan kelompoknya. Di kalangan masyarakat sipil terbentuk Koalisi Anti Radikalisme di Papua dan mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap JUT dan kelompoknya.

Masyarakat Keerom meminta agar JUT dan kelompoknya tinggalkan Papua, namun kapolda saat itu Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar mengatakan, bahwa JUT yang sekarang bukanlah JUT yang dulu. Pihak Polda pun tidak akan menindak tanpa ada kesalahan JUT. Rupanya peristiwa 9 Desember 2015 ditolelir oleh pihak Polda. Kehadiran JUT yang telah menimbulkan kekhawatiran itu tidak sertamerta membuat JUT dan kelompoknya berinisiatif membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. JUT pun berujar bahwa dia tidak akan tinggalkan Papua.

Skenario Pemkab Keerom Yang Digagalkan

Akibat dari sikap protes masyarakat yang terjadi secara terus menerus di berbagai kesempatan maka pemerintah Keerom di tahun 2017 mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada JUT dan kelompoknya sebanyak 3 kali yang intinya agar JUT dan kelompoknya tidak beraktifitas di kabupaten Keerom atau meninggalkan Kabupaten Keerom. SP 3 dikeluarkan tanggal 5 September 2017 yang memberikan batas waktu hingga Minggu III September 2017. Sebelumnya SP pertama dan Kedua tidak dibalas oleh JUT, JUT baru membalas SP ketiga dengan menolak teguran tersebut. Aktivitas Ponpes JUT sempat terhenti demikian juga pembangunan Ponpes. Beberapa pekerja yang ada, dipulangkan ke Jawa.

Menurut Assiten I Keerom Sucahyono Agung, skenario pemulangan JUT dan kelompoknya sudah disiapkan termasuk akan memberikan ganti rugi terhadap asset JUT. Menurutnya pemerintah kabupaten Keerom bukan pelarangan tempat ibadah atau pembangunan masjid dan pesantren tetapi yang dikhawatirkan adalah kehadiran Jafar Umar Thalib dan kelompoknya akan menimbulkan konflik.

Sejumlah pertemuan dibahas di Keerom hingga menjelang eksekusi dilakukan pertemuan Forkopimda dengan masyarakat tanggal 27 September 2017 di kantor Bupati Keerom. Saat itu Kapolres Keerom AKBP Muji Windi Harto, S.IK, SH yang baru dilantik beberapa hari saja menegaskan akan melakukan langkah persuasif sebelum melakukan proses hukum. Juga tengah mengkaji laporan masyarakat adat terkait pemanfaatan tanah dan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh kelompok JUT. Kata Kapolres, bila perlu pihak JUT akan dibantu untuk memenuhi kelengkapan administrasi.

Pernyataan kapolres ini seolah mendekonstruksi proses panjang penanganan JUT dan kelompoknya yang telah dilakukan oleh pemerintah Keerom. Setelah itu tidak ada lagi langkah konkrit untuk mengatasi kekhawatiran warga ataupun terkait dugaan pelanggaran administrasi yang di lakukan oleh JUT dan kelompoknya. Dugaan beredar, bahwa di dalam tubuh pemerintahan Keerom sendiri, terjadi perpecahan, sebagian mendukung kebijakan bupati Watae dan ada juga yang menolak kebijakan tersebut. Hal ini makin dipertegas oleh penjelasan dari ketua MUI kabupaten Keerom saat itu yang juga wakil ketua FKUB Keerom yakni Nursalim Ar rozy, dirinya memprotes sikap pemda Keerom dan kapolres Keerom dalam menangani JUT dan kelompoknya.

http://www.aldp-papua.com/asisten-i-keerom-pelarangan-jut-intinya-pemda-bukan-melarang-pembangunan-tempat-ibadah/29 september 2017

Pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Forkopimda telah menggelar rapat terkait JUT, saat itu Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar mengatakan langkah-langkah preventif untuk kelompok JUT sudah dilakukan dengan pengintaian dan mengawasi yang bersangkutan .Sebelumnya MRP telah bertemu bupati Keerom yang baru yakni Muh Markum, SH, MH, MM, dirinya mengatakan sejak tanggal 15 Januari 2018, seluruh kegiatan pembangunan Ponpes telah dihentikan, tidak melalui surat tetapi menindaklanjuti Alm. Bupati Keerom Celcius Watae. Diakuinya sejak awal status legal, dokumen ataupun laporan ke pemkab tidak dilakukan. Rencananya tanggal 15 Januari 2018 menjadi tanggal eksekus tetapi sebelum tanggal 15 Januari 2018 Bupati Keerom meninggal.

Setelah kematian Bupati Celcius Watae di awal tahun 2018, sikap pemerintah Keerom terhadap JUT dan kelompoknya makin toleran. Bahkan ada dugaan, pemerintahan Keerom yang sekarang, memberi angin segar pada JUT dan kelompoknya. Hampir tidak ada lagi pembahasan mengenai JUT dan kelompoknya, pembangunan Ponpes telah dimulai di awal tahun 2019 dengan pekerja berasal dari sekitar Keerom. Masih sebegitu kuatkah JUT sehingga tak tersentuh hukum? Siapa yang ada dibelakangnya? Apakah orang atau kelompok tertentu dari Jakarta sebab petinggi di Papua tak berani menindak sikapnya.

Tidak Ada Yang Kebal Hukum

Ponpes JUT setidaknya memiliki 3 bangunan utama yang cukup bagus beratap biru meski tersembunyi dari jalan Poros Skamto dan memiliki 1 kendaraan utama sejenis minibus. Santrinya sekitar 20-an orang, mereka sebagian besar warga Sulawesi dan berasal dari luar Keerom. Namun belakangan ini Ponpes mulai berusaha merekrut santri dari lokasi terdekat, terbukti ada 1 warga dari kampung Walma, tertangga Arso XIV yang menjadi santri.

Orang mengenal tempat Ponpes Ihya As Sunnah milik JUT di Arso XIV demikian juga pemberitaan di media. “Kami keberatan disebut sebagai Arso XIV wilayah Ponpes itu,” Ujar warga di Arso XIV kala AlDP menggelar Diskusi di Arso XIV tanggal 28 Februari 2019 atau sehari setelah aksi JUT dan kelompoknya di Koya Barat Kota Jayapura.

https://wonepapua.com/2018/05/20/mrp-polda-papua-dan-pangdam-xvii/20 mei 2018
http://bintangpapua.co/2018/03/19/mrp-desak-bupati-keerom-bubarkan-jut/19 maret 2018

Menurut penjelasan warga dan kepala Kampung Arso XIV, bahwa secara administratif lokasi Ponpes JUT itu terletak di kampung Skamto distrik Skamto. Kampung itu merupakan kampung asli, bukan daerah transmigrasi seperti Arso XIV yang terdiri dari berbagai etnis dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Biak dan Pegunungan. Lolasi itu memang diujung kampung yang merupakan batas antara Kampung Wulukubun Arso XIV dan kampung Skamto. Lokasi di batas yang sepi itu, membuat JUT dan kelompoknya beraktifitas cukup leluasa tanpa terpantau oleh masyarakat di dua kampung tersebut.

Masjid terdekat dari JUT dan kelompoknya berada di lokasi Arso XIV yakni Masjid Al Ittihad namun mereka jarang malakukan sholat di masjid tersebut.

“Kalau mereka mau sholat tentu saja tidak ada yang melarang untuk sholat,”ujar jamaah masjid Al Ittihad Arso XIV.

“Jika mereka mau sholat, mengapa harus ke Koya?, tanya Ustadz Ismunandar, tokoh dan penyuluh agama islam di Arso XIV.”

Warga akui bahwa JUT dan kelompoknya sangat tertutup. Ketika mereka sholat di masjid AL Ittihad ataupun belanja di sekitar Arso XIV, tidak banyak interaksi yang dilakukan. JUT dan kelompoknya lebih sering keluar seperti ke Arso 3 atau ke Koya dan kota Jayapura.

Perijinan secara administratif pembangunan Ponpes dipertanyakan oleh warga. Apakah sudah ada IMB, memiliki Ijin Operasional, apakah sudah terdaftar apakah sudah selesai permasalahan terkait hak ulayat dengan masyarakat adat setempat?. Pertanyan-pertanyaan itu sudah ada sejak tahun 2017 namun warga tidak pernah tahu jawabannya.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika aksi yang dilakukan oleh JUT dan kelompoknya dengan menggunakan simbol keislaman akan memicu sikap intoleran yang meluas, menebar permusuhan dan konflik horizontal.

“Dikira itu cara islam, padahal islam menebarkan perdamaian dan persaudaraan,” ujar Ustadz Ismunandar.

Warga Arso XIV sangat khawatir mereka akan kena imbas dari aksi JUT dan kelompoknya karena lokasi Ponpes JUT disebut-sebut di Arso XIV. Mereka tidak menghendaki konflik muncul di kampung Arso XIV. Mereka sampaikan bahwa ingin hidup tenang sebagai petani ke ladang, mengurus ternak, sebagian mengajar di kampung tanpa ada gangguan dari luar.

Warga Arso XIV yang terdiri dari berbagai etnis itu menegaskan bahwa mereka hidup dengan damai dan bersaudara sejak Arso XIV dibuka tahun 1987.Mereka tidak mau kampung mereka jadi heboh, tiba-tiba orang menyoroti kampung mereka apalagi jika ada penyerangan ke kampung mereka.

“Kami orang kecil tapi kami tidak mau jadi korban,” tegas Ubaldin Lota tokoh dari Flores. Pernyataan ini dilanjutkan oleh seorang tokoh pemuda yakni Yulaedi yang menegaskan bahwa mau tidak mau warga kampung Arso XIV harus waspada dan mengantisipasi kejadian kemarin dengan dukungan semua pihak.

Ungkapan warga Arso XIV mewakili kekhawatiran banyak orang, harus ditanggapi dengan serius. Jangan lagi menunda masalah yang sudah berlarut-larut menjadi kekhawatiran bersama. Penegakan hukum wajib dilakukan dengan cepat dan tegas untuk menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang menganggu sejak tahun 2015. Apresiasi bagi pihak Polda Papua dibawah kepemimpinan Irjen Pol Martuani Sormin. Kita berharap Polda Papua bebas dari tekanan siapapun dalam menangani masalah ini. Untuk membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum.

JUT tidak boleh jumawa dengan menyebut nama atau tokoh tertentu untuk menakut-nakuti aparat atau masyarakat. Dan jika memang ada orang atau kelompok dibalik aktifitas JUT : Untuk kepentingan apa? kapitalis? Politik pecah belah?. Yang jelas bukan untuk menjaga keutuhan NKRI, sebab keutuhan NKRI tidak akan kokoh jika sebagian rakyatnya dilukai. Tentu juga bukan cara-cara yang islami sebab islam mengajarkan sikap damai dan penuh rahmah, berkomunikasi yang santun dan berseru dengan cara yang bijaksana dalam kehidupan yang majemuk. Motifnya mesti terungkap untuk menghindari tuduhan serta menjaga dan menghormati kembali kemajemukan yang ada.

Butuh Dialog Yang Inklusif Untuk Merawat Kemajemukan

Dinamika reaksi atas peristiwa tanggal 27 Pebruari 2019 masih terus bergulir. Jangan dianggap sepele atau diabaikan kembali. Kita tidak ingin dinamika reaksi melebar dan saling melukai. Maka hal mendesak yang harus dilakukan adalah menenangkan hati dan pikiran dari orang-orang yang masih menyimpan amarah, ketakutan dan gelisah. Pekerjaan besar ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Para tokoh di komunitas harus mengambil inisiatif membuka dialog yang inklusif.

Kita harus berani mengakui bahwa ada persepsi yang masih keliru diekspresikan dalam memahami keyakinan yang kita anut. Masih ada kesimpulan yang dibangun tanpa pengetahuan yang utuh atau karena kebencian yang terpendam. Semuanya harus diakhiri. Suara-suara permusuhan harus diredakan. Berita-berita yang mengalir di media sosial hendaknya membawa pesan yang meneduhkan bukan untuk saling provokasi. Sebab jika kemajemukan tidak mampu kita rawat apalagi dihormati maka itu berarti kegagalan kita bersama dalam mewujudkan Papua yang damai bagi semua orang.

Jayapura, 2 Maret 2019
Tim Kerja AlDP