Ibukota Keerom Bukan di Arso

Jayapura – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Keerom, Ibukota Keerom secara resmi berkedudukan di Waris. Namun dalam kenyataannya, segala aktivitas pemerintahan dan birokrasi berlangsung di Arso.

Arso merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Jayapura, sementara Waris berada di antara distrik-distrik di pedalaman. “Arso dan Skanto merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya Non-Papua. Sedangkan Waris lebih banyak orang asli Papua dan berbatasan langsung dengan empat distrik,” kata Pastor John Djonga dalam diskusi peluncuran buku Paradoks Papua, Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak atas Pembangunan dan Kegagalan Keberpihakan Khusus; Sebuah Studi dengan Fokus di Kabupaten Keerom, Sabtu kemarin

Ia mengatakan, keputusan membangun ibukota di Arso memiliki implikasi serius. Diantaranya pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan publik selama 5 tahun terakhir berada di Arso, dekat dengan Jayapura, juga wilayah Transmigran. “Dengan demikian, penyangkalan terhadap undang-undang itu sekaligus juga berarti mengalihkan pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan pelayanan umum dari Waris ke Arso,” kata John.

Menurut dia, dari sudut pandang keberpihakan terhadap orang asli Papua, proses pengalihan ibukota merupakan peristiwa signifikan, selain tentu saja transmigrasi yang menjadikan penduduk non-Papua lebih banyak dari penduduk Papua saat ini. “Lebih lanjut, kalau pemekaran kabupaten ditujukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dan mendorong pembangunan di daerah pedalaman, di Keerom tujuan itu gagal dicapai,” ucapnya.

Slogan dan program pembangunan ‘mulai dari kampung’ pun tidak terwujud di Keerom. “Yang terjadi justru sebaliknya, ibu kota yang menurut undang-undang ada di Waris, justru dengan sengaja dipindahkan ke Arso,” ujar John.

Jumlah penduduk Kabupaten Keerom sebanyak 44,536 ribu. Daerah ini memiliki 7 distrik. Diantaranya Arso dan Skanto yang berbatasan dengan Jayapura, pusat pemerintahan, pusat pembangunan, pusat pelayanan publik, serta daerah transmigrasi, dan 4 Distrik lainnya berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. (02/AlDP)

  • Karmin Zehan

    pemerintah keerom pun mengelak dengan apa yg sebenarnya terjadi…mereka beralasan rasionalnya bahwa keramaian menjadi tolok ukur pelayanan pemerintah…katanya mau mengabdi dari kampung….????