Hutan Sarmi, Surga Bagi Pengusaha Kayu, Masyarakat Adat Prihatin

20171019_102808_001Sarmi – Sarmi menjadi salah satu tempat paling subur untuk bisnis kayu di Papua. Dari Pantai Timur, setiap malam ada puluhan truk mengangkut kayu keluar dari Sarmi. Ada juga yang menggunakan truk kontainer. Kayu-kayu yang keluar dengan cara ini seringkali disebut dengan istilah kayu gesek.

Biasanya ondoafi memberikan luasan tanah tertentu untuk digunakan oleh pengusaha kayu. Diam-diam ondoafi dan masyarakat adat lainnya mengeluh karena kemudian menyadari telah diperlakukan tidak adil oleh pengusaha.

“Hukum pertama yang harus dilakukan oleh ondoafi untuk melindungi hutannya adalah saat pengusaha datang tawar kayu. Di bawah pohon, bapak dorang jangan mau jual semuanya,harus hitung-hitung,” Ujar Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi Unit XXI Sarmi Mamberamo, Ir. Agustinus Joumilena, MM pada kegiatan diskusi Pemetaan Potensi Wilayah Adat Sarmi di Kota Sarmi tanggal 19-20 Oktober 2017 yang diselenggarakan oleh AlDP bekerjasama dengan SETAPAK2 The Asia Foundation(TAF).

Dirinya mengatakan, seharusnya ondoafi bisa ‘tahan-tahan’ jangan memberikan semua yang ada. “Bapak bisa kasih harga, misalnya 10 juta rupiah per pohon. Hari ini kasih satu pohon, ,bulan ini saja. Nanti merka datang lagi baru kasih lagi. Hitung untuk waktu saat anak sekolah atau mau natal,” tegasnya.

Pada prakteknya, begitu pengusaha datang kasih satu sepeda motor lalu mereka terima. Padahal harga satu sepeda motor itu sama dengan harga kayu yang diambil  hanya dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan hari-hari selanjutnya?.

Masyarakat adat pemilik hak ulayat khususnya ondoafi tidak memiliki pengetahuan tentang “nilai’ hutan khususnya khususnya kayu, baik secara ekonomi, social, budaya ataupun lingkungan. Mereka tidak tahu bahwa kayu mereka jauh lebih mahal dari yang sudah mereka jual dan sangat berharga untuk kehidupan mereka. Ketidaktahuan mereka dengan mudah dimanfaatkan oleh pengusaha kayu.

Ketidaktahuan ini termasuk juga pemahaman mereka soal luasan lokasi penebangan.   Menghitung di atas kertas saja mengenai lokasi yang akan mereka berikan untuk lokasi penebangan kayu sangat sulit, apalagi hanya dinyatakan secara lisan.

Akibatnya masyarakat adat mendapatkan ‘uang kecil’ dari ‘uang besar’ yang seharusnya mereka terima akibat eksploitasi hasil kayu. Lebuh jauh lagi, kehidupan social, budaya dan lingkungan mereka terancam.

Belum lagi kayu-kayu yang dieksploitasi oleh perusahaan seperti PT Mujalindo di Pantai Timur atau Bina Belantak Utama(BBU) di Pantai Barat seperti dari kampung-kampung sekitar Waim, Arbais dan Waibro. Menurut kepala kampung Waim, harga kayu yang dibayar oleh perusahaan dengan hitungan 50 ribu rupiah/pohon. Satu pohon bisa menghasilkan sampai 3 kubik. Harga per kubik sekitar 4 jutaan, rupiah jika sudah di Jayapura.

Setiap 6 bulan sekali, perusahaan mengumpulkan masyarakat di kantor kampung lalu memberitahukan jumlah pohon yang ditebang kemudian memberikan premi ke masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir, bahkan  lebih dari 6 bulan sekali baru masyarakat dikumpulkan dan diberikan premi.

Ironisnya lagi, diantara masa itu, jika masyarakat datang ke perusahaan untuk meminta bantuan untuk sekolah anak atau menjelang natal atau ada yang sakit, maka perusahaan akan menghitung sebagai utang untuk dipotong saat pemberian premi.

Akses dan kontrol dari masyarakat adat dengan perusahaan kayu, program-program kemitraan untuk masyarakat atau pertemuan antara perusahaan dan dengan  masyarakat di kampung, tidak ada..

Pihak pemerintah kabupaten sendiri sangat prihatin dengan kondisi tersebut ditambah lagi untuk perijinan bagi perusahaan, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Ketika dilakukan sweeping, sulit sekali menegakkan aturan. Truk-truk pengangkut kayu pada akhirnya tetap lolos meski sempat ditahan beberapa saat.  Perdagangan kayu di Sarmi disinyalir di back  up oleh oknum TNI-POLRI.

Masyarakat adat di kabupaten Sarmi berharap ada dukungan dari berbagai pihak untuk membantu mereka mengatasi masalah krisis hutan yang sedang terjadi. Mulai dari kebijakan pemerintah kabupaten untuk perlindungan masyarakat hukum adat, review perijinan hingga penguatan masyarakat adat mengenai hutan dan kekayaan alam lainnya.(Tim/AlDP).