Berita

Hentikan Kriminalisasi dan Segera Bangun Dialog Persoalan RSUD Dok II Jayapura

Persoalan perbaikan hak – hak tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis)  dan management RSUD Dok II Jayapura kian memanas dan semakin tidak ada titik temunya bahkan mengalami kriminalisasi. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya 8 orang (perawat,bidan dan penunjang medis) sebagai Tersangka dan ditahannya 5 orang dari mereka ditahan di Polda Papua  sejak tanggal 15 Maret 2011 dengan tuduhan melanggar Pasal 335 (ayat 1) KUHP, perbuatan tidak menyenangkan.

Sebelumnya, sejak bulan April tahun 2010 Para tenaga medis telah meminta kesediaan Gubernur provinsi Papua untuk bertemu guna perbaikan hak – hak mereka. Pada tanggal 02 Desember 2010 para tenaga medis ini melakukan aksi demo pertama  untuk menuntut pembayaran dan insentif yang sudah 1 (satu) tahun terakhir belum di bayarkan oleh pemerintah Daerah. Tanggal 06 Desember 2010 Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Nomor 125 yang isinya perintah membayar insentif terhitung sejak bulan januari 2010. Tanggal 17 desember 2010 pada perayaan Natal di RSUD Dok II, Sekretaris Daerah Provinsi Papua menyampaikan sambutan bahwa dana insentif akan segera dibayarkan dan hanya menunggu penyelesaian administrasi. Ironisnya tanpa ada komunikasi dan membangun kesepahaman, bahkan kesannya ditutupi, keluarlah Keputusan Gubernur Nomor 141 pada tanggal 30 desember 2010  yang isinya mencabut Keputusan Gubernur Nomor 125/2010.

Selain itu, mereka juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak salah satunya DPRP. Namun berbagai upaya yang mereka tempuh tak jua memberikan harapan,pemerintah daerah provinsi Papua tidak merespon, malah mereka mengalami tindakan kriminalisasi . Akibat penangkapan dan penahanan tersebut aktivitas RSUD Dok II Jayapura tidak berjalan normal karena sebagian besar para tenaga medis silih berganti mengunjungi ke 5 orang tahanan di Polda Papua sebagai bentuk rasa solidaritas sesama profesi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, kami dari LSM yang tergabung ke dalam solidaritas untuk para tenaga medis RSUD Dok II Jayapura menyampaikan beberapa point :

  1. Kami sangat prihatin dengan persoalan yang terjadi di RSUD DOK II Jayapura yang hingga kini belum menemukan solusi diantara Para tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis) dan Pemerintah Provinsi Papua. Berlarut-larutnya kasus ini akan semakin menunjukkan kepada publik ketidak-mampuan Pemerintah Provinsi untuk menjawab problematika sektor kesehatan sebagai salah satu Prioritas UU OTSUS.
  2. Kami sangat prihatin dengan jalannya pemerintahan di provinsi Papua karena tidak lebih dari satu bulan telah keluar dua Keputusan Gubernur tentang subyek yang sama. Yang satu dengan perintah eksekusi dan yang satunya mencabut tanpa dipertanggungjawabkan terlebih dahulu.Menurut kami hal ini menunjukkan lemahnya sistem, koordinasi dan pemahaman akan tugas dalam menjalankan pemerintahan di provinsi Papua.
  3. Cara yang ditempuh dengan melakukan kriminalisasi terhadap ke 8 orang tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis) bukannya menyelesaikan persoalan namun akan memperumit persoalan dan memberikan kerugian karena lumpuhnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada RSUD Dok II Jayapura sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan.
  4. Kami menghimbau kepada Pihak POLDA Papua untuk melepaskan ke 5 tenaga medis(Perawat,Bidan dan Penunjang medis) tersebut dan menghentikan cara-cara kriminalisasi terhadap proses jalannya pemerintahan yang merupakan tanggungjawab dari pelaksana pemerintahan di daerah yakni gubernur dan aparatnya. Hal ini juga untuk menjaga netralitas dan kewibawaan pihak kepolisian dimata hukum dan masyarakat.
  5. Kami menghimbau kepada para tenaga medis RSUD DOK II untuk tetap menjalankan kewajibannya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena masyarakat Papua mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
  6. Gubernur segera menyelesaikan kasus ini dengan membuka ruang dialog dengan para tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis) yang bertujuan untuk lebih memperhatikan hak – hak tenaga medis terutama berdasarkan beban dan resiko kerja yang dihadapi serta untuk melakukan pembenahan managemen RSUD Dok II Jayapura. Adanya ruang dialog membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan kesehatan sekaligus memberikan pencitraan positif bagi pemerintah provinsi Papua  di mata para tenaga medis di seluruh Tanah Papua, khususnya di RSUD Dok II Jayapura.

Demikian Siaran pers ini kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Jayapura, 17 Maret 2011

ALDP, Kontras Papua, LBH Papua