Berita

Hentikan Aktivitas Investasi Eksplorasi Sumber Daya Alam

Direktur Eksekutif Foker LSM Septer Manufandu menandatangani deklarasi Kongres II SMHP

Manokwari – Ratusan tokoh adat dan komponen Lembaga Swadaya Masyarakat Tanah Papua akhirnya mengeluarkan tiga poin deklarasi sebagai upaya mendorong penyelamatan manusia dan hutan Papua dalam penutupan Kongres II: Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, di Aula Universitas Negeri Papua, Manokwari, Sabtu malam (29/9).

Tiga poin deklarasi ini ditandatangani oleh perwakilan masyarakat adat dari 7 wilayah adat, Mamberamo – Tami,  Saireri, Doberay, Bomberay, Animha, Lapago dan Mepago, tokoh perempuan dari 7 wilayah adat, serta sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam Forum Kerjasama LSM.

Deklarasi ini lahir dari kesadaran masyarakat adat bahwa penderitaan Papua telah berlangsung selama 43 tahun. Disebabkan oleh pencaplokan hak-hak politik rakyat Papua tapi juga perampasan hak-hak dasar atas kekayaan sumberdaya alam di dalam tanah, di atas tanah, di dalam laut termasuk udara yang berlangsung secara sistematis.

Selama 43 tahun itu juga masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Kebijakan Otonomi Khusus dipandang hanya merupakan janji-janji politik yang membuat rakyat Papua tidak menuntut hak-hak dasar, justru masyarakat terlibat dalam konflik-konflik horisontal yang menelan korban.

Tiga deklarasi itu adalah mendukung inisiatif Rakyat Papua untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Indonesia secara jujur, adil, terbuka dan bermartabat serta dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

Kedua, pemerintah Indonesia segera menghentikan aktifitas dan ijin-ijin baru investasi eksplorasi sumber daya alam yang merusak dan merugikan masyarakat adat, Indonesia dan dunia.

Membentuk badan Sekretariat Jenderal Kongres Selamatkan Manusia dan Hutan Papua yang terdiri dari masyarakat adat, pemuda, perempuan, LSM, kaum intelektual, yang mempunyai komitmen, bertanggung jawab. Sekretariat bertugas mengawasi terlaksananya isi deklarasi dan hasil kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua.

Selain melakukan deklarasi, Kongres II SMHP juga mengeluarkan 70 rekomendasi yang berkaitan dengan penguatan posisi dan hak masyarakat adat Papua dalam menghadapi kebijakan dan program kehutanan di Tanah Papua; Tata kelola industri ekstraktif di Papua; Penyelamatan hutan dan lahan; penataan ruang dan pemetaan wilayah adat dan penggunaan media kreatif untuk mendukung kerja-kerja advokasi di Tanah Papua.

Sekretaris Eksekutif Foker LSM Tanah Papua, Septer Manufandu mengatakan, 70 poin deklasari tersebut sebagai indikator masalah masyarakat adat di Tanah Papua terus meningkat. “Kongres I hanya 12 poin, tapi poin-poin ini masih akan diperbaiki,” kata Septer kepada ALDP.com.

Kongres III SMHP akan digelar di kabupaten Merauke, Papua dua tahun lagi. “Hasil kongres ini merupakan sikap masyarakat adat melawan sistem yang telah memarginalkan masyarakat adat Papua,” kata Septer saat memberi pidato penutupan Kongres II SMHP. (DM/Manokwari)