Hasil Indeks Demokrasi Indonesia : Demokrasi Indonesia Masih labih

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia : Demokrasi Indonesia Masih labih

Jayapura-Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyelenggarakan Focus Group Discussion(FGD) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2013 selama 2 hari yakni tanggal 12-13 Mei 2014 di Hotel Aston Jayapura.

‘Penyusunan IDI ini sudah berjalan sejak 5 tahun dengan melihat 3 (tiga) aspek yakni  kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi,” Ujar kepala BPS Papua Ir.Didik Koesbianto, M,Si.

“Ketiga aspek tersebut terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator”.

Menurutnya, target hasil IDI adalah pembangunan demokrasi nasional dan bagi provinsi masing-masing untuk meletakan prioritas pembangunan demokrasi di wilayahnya.

Prof. Musdah Mulia, salah seorang Tim ahli IDI yang khusus datang untuk memantau proses FGD menjelaskan bahwa IDI Propinsi Papua tahun 2012 yang dibahas pada tahun 2013 adalah sebesar 60,71%.

Dengan rincian untuk aspek kebebasan sipil sebesar 91,11 %, aspek hak-hak politik sebesar 32,99% sedangkan aspek Lembaga demokrasi sebesar 66,50%.

Menurutnya distribusi ketiga indeks ini sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-masing aspek terhadap indeks keseluruhan. Aspek kebebasan sipil memberikan kontribusi paling tinggi disusul lembaga demokrasi dan yang paling kecil adalah aspek hak-hak politik.

“Meskipun aspek kebebasan sipil menyokong indeks sangat tinggi namun indeks secara keseluruhan yang dapat dicapai hanya sebesar 60,71 dikarenakan dua aspek lainnya hanya memberikan kontribusi relatif rendah”.

 Adapun tingginya aspek kebebasan sipil di Papua hingga 91,11%  menjadi pertanyaan.

“Kalau dilihat aspek ini cukup tinggi artinya demokrasi sudah cukup baik tapi pertanyaannya apakah hasil ini sudah tepat ataukah ada aspek-aspek lain yang belum dikaji, ”jelasnya.

“Secara secara nasional hasil IDI mengalami fluktuatif, ni menunjukkan demokrasi Indonesia masih labil. Ada apa dengan ini?. Apakah selama ini hasil yang ada digunakan sebagai program demokrasi di daerah atau tidak?. Selain itu faktor yang sangat menonjol di daerah adalah partisipasi dan peran DPRD,” tegasnya.(Tim/AlDP)