Hanya ada 1 Dokter di Towe

Hanya ada 1 Dokter di Towe

Jayapura – Berbeda dengan Distrik lain yang memiliki dua sampai delapan petugas kesehatan, di Towe, Kabupaten Keerom, daerah terjauh yang dominan ditempati warga asli Papua, hanya seorang dokter ditugaskan.

“Memprihatinkan, ada juga dokter hanya bertugas satu sampai dua jam saja, pertanyaannya, mau kemana masyarakat berharap pengobatan kalau petugas medis juga jarang ditempat,” kata Pastor John Djonga, penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009, Sabtu lalu.

Ia mengatakan, beberapa pasien harus dirawat di Arso dengan menempuh perjalanan jauh dari Towe. Biaya perobatan yang dikeluarkan pun jadi dua kali lipat. “Memang berobat di Arso gratis, tapi bayangkan, mereka harus sewa kendaraan dan biaya makan minum, itu belum lagi biaya untuk pengantar, jadi ketika selesai berobat di kota, mereka tetap harus mengeluarkan uang sangat besar, 400 sampai 500 ribu rupiah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini memberatkan warga asli yang butuh pertolongan medis. “Sementara banyak puskesmas di bangun didaerah yang mayoritas non Papua. Di wilayah pedalaman orang asli, pelayanan kesehatan sangat buruk, bahkan hampir tidak ada,” ujarnya.

Berdasarkan data Pemerintah Keerom, sebanyak 3 puskesmas dan delapan dokter ditempatkan di Arso. Ada 66 perawat dan 29 non perawat di daerah transmigrasi itu. Di Distrik Skanto, dibangun 1 puskemas dan ditugaskan 3 dokter. Ada 31 perawat dan 10 non perawat. Sementara di Distrik Arso Timur, terdapat 1 Puskesmas dengan 3 Dokter. Di Distrik Waris juga demikian, 1 Puskesmas dan 3 Dokter.

Sementara itu, di Senggi, dibangun 1 Puskesmas dengan 4 dokter, di Distrik Web, 1 Puskesmas, 2 Dokter. “Yang memprihatinkan adalah, di Towe, hanya satu Puskesmas dan satu dokter. Disana ada dua puluh perawat, tapi yang aktif hanya tiga orang,” ucapnya.

John Djonga menambahkan, buruknya kesehatan di daerah pedalaman makin diperparah dengan sarana jalan yang rusak berat. “Akhirnya kalau ada sakit, terpaksa bertahan atau meminum obat tradisional, kalau mau sewa truk, itu milik tentara, sekali jalan tujuh juta, syaratnya, harus menyewa dua truck, jadi empat belas juta, mana bisa orang tidak mampu menyewa.”

Ia memandang, amburadul bidang kesehatan dan pendidikan, menciptakan jarak antara kaum pendatang dan warga asli. “Di Arso, semua lengkap, padahal yang seharusnya dilakukan pada zaman otonomi khusus adalah mengembangkan daerah mayoritas penduduk asli, kalau terus begini, bukan namanya otsus,” pungkasnya. (02/AlDP)