Hamim : Kebebasan Berekspresi Masalah Serius di Papua

Hamim : Kebebasan Berekspresi Masalah Serius di Papua

Jakarta-HRWG Indonesia dan pemerintah Indonesia melakukan Diskusi Publik(13/01/2015) di Jakarta dengan judul “Tantangan dan Prospek Pelaksanaan Kovenan dan Rekomendasi Hak Sipil dan Politik Di Indonesia” yang dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat sipil di Indonesia.

Diskusi dihadiri oleh Pelapor Negara(Country Rapporteur) yang merupakan anggota Komite HAM PBB untuk hak sipil dan politik. “Kedatangan mereka untuk melihat perkembang pelaksanaan hak sipil dan politik di Indonesia, terutama terkait 4 rekomendasi kunci yang tertera pada paragraph 8,10,12 dan 25,” Ujar Hamim Mustofa yang mewakili AlDP untuk mengikuti pertemuan dimaksud.

Hamim kemudian menjelaskan bahwa inti dari 4 rekomendasi kunci itu adalah terkait Kewenangan KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, kebebasan beragama, pelarangan terhadap sunat perempuan dan Moratorium Hukuman mati.

“Sebelumnya sudah ada workshop untuk membahas 4 rekomendasi tersebut sehingga kita gunakan kesempatan kedatangan mereka untuk menyampaikan pandangan kita dari pihak non pemerintah,” jelasnya.

Lanjutnya,” Saat menyusun respon terhadap rekomendasi tersebut, AlDP masuk dalam group yang membahas mengenai paragraph 8 yakni soal kewenangan KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung terkait kasus pelanggaran HAM”
Menurutnya, selain 4 rekomendasi kunci tersebut, kedatangan anggota Komite HAM PBB juga dimanfaatkan untuk menyampikan permasalahan hak asasi manusia, antara lain penanganan hak sipil khususnya kebebasan berekspresi.

“Kebebasan berekspresi masalah serius di Papua, akibat salah dipahami dan ditangani, berpotensi terhadap munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM,” tegasnya.(Tim/AlDP).