Hakim: Puarada Mestinya Tak Dibebaskan

Hakim: Puarada Mestinya Tak Dibebaskan

Ilustrasi Korup

Manokwari – Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat, Anri Widia Laksono menyatakan, terdakwa kasus korupsi, Wahidin Puarada, mestinya tidak dibebaskan, karena yang bersangkutan telah terbukti merugikan keuangan negara.

Wahidin Puarada yang juga mantan Bupati Kabupaten Fakfak didakwa melakukan tindak korupsi APBD Kabupaten Fakfak tahun 2002 dan 2004 senilai Rp.4 milyar.

Majelis Hakim, memvonis bebas Wahidin Puarada di pengadilan Tipikor Papua Barat, Manokwari, dua hari lalu. Sebelum membacakan putusan, Anri menyatakan ada disseting opinion dengan dua hakim anggota dalam majelis permusyawaratan hakim sebelum memutus vonis terdakwa.

Menurut Anri, mantan Bupati Fakfak ini terbukti memenuhi unsur merugikan negara dalam fakta-fakta persidangan sebelumnya. “Pengembalian uang negara tidak menghapus kerugian negara yang disebabkan terdakwa,” kata Anri. “Saya tidak sependapat dengan hakim adhoc,” katanya lagi.

Dalam sidang kemarin, dua hakim anggota berpendapat, terdakwa dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan. Mereka menilai yang bersangkutan sudah bertindak sesuai tugas saat menjadi Bupati.

Terdakwa Wahidin Puarada dituding melakukan pidana korupsi dana APBD Kabupaten Fakfak tahun 2002 hingga 2004 saat menjabat sebagai bupati Kabupaten Fakfak, sebesar Rp 4 miliar.

Wahidin mengaku telah mengembalikan seluruh uang itu sebelum kasus ini bergulir. Wahidin diancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta. (02/ALDP)