Franz : Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Franz : Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Jayapura, – Calon anggota DPR RI asal Papua Franz Alberth Joku berpendapat korupsi yang marak dilakukan di tanah air dan khususnya di Papua merupakan suatu bentuk pelanggaran Ham berat yang harus diproses hukum.

“Saya kira dewasa ini, pelanggaran Ham bukan lagi dituduhkan kepada oknum aparat TNI/Polri tetapi pelanggaran Ham berat yang saya maksudkan adalah pelanggaran Ham yang dilakukan oleh elite lokal, provinsi dan nasional dengan melakukan korupsi yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya, termasuk di Jayapura,” kata Franz menanggapi kasus korupsi di DPRD Kabupaten Jayapura, Kamis.

Mantan pejuang Papua merdeka itu beranggapan para elit politik ataupun penguasa yang melakukan korupsi di Kabupaten Jayapura telah merampok hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan lewat berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Sehingga sudah sepatutnya, mereka yang melakukan perbuatan korupsi itu segera mendapatkan kepastian hukum untuk mempertanggungjawabkan penyimpangan-penyimpangan dana pemerintah.

“Saya sangat mendukung jika para koruptot ini mendapatkan ganjaran yang sepantasnya. Pihak yudikatif seperti Kejati Papua, Kajaksaan negeri Jayapura, Polisi dan pihak terkait untuk bersinergi berantas perilaku yang tidak terpuji itu,” katanya.

Menurutnya, kasus korupsi yang sedang di selidiki dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jayapura perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang ingin pembersihan korupsi di kota yang terkenal dengan Festival Danau Sentani-nya. “Semua pihak harus bersatu, bersama mendukung dan memberikan kemudahan kepada pihak yang berkompeten untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.

Seperti diberitakan berbagai media di Jayapura dan sekitarnya, ketua, wakil ketua II dan mantan Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura masing-masing berinisial YE, GD, dam TM telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura. Termasuk mantan Sekda Kabupaten Jayapura yang berinisial EM.

Mereka diduga terlibat kasus korupsi dana tambahan DPRD Kabupaten Jayapura pada 2011 lalu yang berjumlah Rp5 miliar. “Saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan dan penyidikan,” kata Kejari Jayapura J.Fudhoil Yamin kepada wartawan.

Franz yang juga seorang utusan khusus khusus negara PNG untuk Indonesia di Papua yang diberikan kepercayaan untuk mengurus pembangunan kantor Kedubes negara tentangga itu di Jakarta dan di Jayapura menyinggung soal kasus korupsi yang menimpa ketua Mahkamah Konstitusi non aktif Akil Mocthar yang beberapa waktu lalu ketangkap tangan oleh KPK.

“Saya kira pemerintah lewat pihak terkait juga harus menyelidiki kasus serupa yang menimpa Akil Mocthar. Dan pasti ada kasus seperti itu sebelum Akil,” katanya menduga.

“Korupsi sepertinya sudah mendarah daging di tanah air dan juga di Papua. Kita harus sepakat dan bersama untuk berkomitmen agar menjauhlan diri dari budaya yang tidak baik itu. Korupsi harus diberantas karena korupsi juga merupakan salah satu pelanggaran Ham berta yang perlu mendapat penanganan yang serius terutama di Papua,” tambanya. (AR/AlDP)

  • enrica

    Artikel yang menarik untuk dibaca dan dipeljari