Frans Awom : Anggota Polresta Pelaku Penganiayaan Harusnya ditahan di LP bukan Rutan Polda Papua

Polisi pelakuJayapura – Usai persidangan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polresta Jayapura yakni Briptu Damanik dan Bripka Suherman, keluarga korban mengiri surat ke kapolda Papua.

Frans Awom, orang tua dari.ketiga korban yakni Eliezer Awom,Yafet Awom dan Soleman Yom merasa tidak puas dengan keputusan majelis Hakim. Kedua pelaku diputus 1,6 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum(JPU).

Keduanya anggota Polresta Jayapura, disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan nomor perkara 411/ Pid. B 2015/ PN Jap. Pada tanggal 18 November 2015 dimulai sidang Dakwaan dan pada tanggal 20 Januari 2016 telah diputus terbukti bersalah dan dipidana selama 1 tahun 6 bulan. Putusan tersebut telahatan hukum tetap (incracht) pada tanggal 28 Januari 2016.

“Kami selaku keluarga korban menyampaikan usulan kiranya bapak kapolda dapat memberikan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (sidang KKEP) Terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011,” Ujarnya.pekan lalu.

Frans Awom juga meminta agar keduanya yang sementara ini masih ditahan di Rutan Polda Papua agar segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Abepura (LAPAS Abepura) karena telah berstatus narapidana.

Lanjutnya, “ini demi menjunjungi tinggi asas persamaan dimuka hukum dan nondiskriminasi terhadap warga negara yang menjalani pemidanaan karena tempatnya di Lembaga Pemasyarakatan bukan di Rutan Polda Papua”.

Frans Awom dan keluarganya sangat berharap agar tidak ada keistimewaan perlakuan bagi keduanya yang telah terbukti bersalah menganiaya anak-anaknya pada tanggal 27 Agustus 2015 di pantai Base G Jayapura karena dituduh mencuri motor.

“Mereka menuduh tanpa bukti, polisi harusnya melindungi tapi justru sikapnya tidak terpuji, jadi hukumannya harus berat,” tegasnya.

Dirinya juga meminta sebagai keluarga korban dapat menghadiri Sidang Komisi Kode Etik.

Surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri) di Jakarta, Kepala Pengadilan Negeri Klas I A di Jayapura, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura di Jayapura, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Abepura di Jayapura(Tim/AlDP)