DR.Adriana Elisabeth : Paradoks, Kondisi Papua

LIPI SatuJakarta – Setahun era presiden Joko Widodo,Papua masih mengalami berbagai situasi hak asasi manusia baik hak sipol maupun ekosob.

Dalam Seminar tahunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua(JDP) yang digelar minggu lalu, disebutkan bahwa situasi di Papua pada era Jokowi masih mengalami masalah.

Masalah tersebut terkait penyelesaian masalah pelanggaran HAM, kekerasan masih berlangsung, Papua belum terbuka bagi jurnalis asing, soal pemberian Tapol/Napol dan Grasi dan lain sebagainya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Adriana Elisabeth peneliti senior LIPI.

“Kondisi Papua masih paradoks,” tegasnya.

Menurutnya, dialog perlu dilakukan untuk bertemu dan membahas soal secara bersama-sama.

“Dialog untuk memahami Papua dari sudut pandang Papua terkait gagasan, nilai-nilai dan norma yang ada di Papua. Dialog juga sebagai bagian dari demokrasi lokal di Papua. Dialog juga untuk membangun kepemilikan bersama dan legitimasi politik pemeirntah yang kuat,” paparnya.

LIPI dan JDP telah menawarkan model dialog inklusif yang sudah diserahkan Menkopolhukam, sesneg, Seskab dan KSP.

Menurutnya tindak lanjut dialog inklusif dilakukan dalam 4 bentuk. Pertama dialog internal Papua. Dialog ini melibatkan orang Papua, non Papua dan Papua diaspora di luar negeri.

Kemudian Dialog Politik dan pembangunan yang melibatkan presiden dan pemda di tanah Papua. Selanjutnya Dialog sektoral terkait pendidikan, kesehatan, sosial,budaya dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan dialog nasional.

“mengenai dialog nasional, formatnya harus dibahas/disepakati oleh pemerintah Indonesia, masyarakat Papua,termasuk terkait agenda,tempat dan lain sebagainya.

Seminar tahunan yang diberi judul :Tindaklanjut Kebijakan Presiden Untuk Papua Tanah Damai mnenghadirkan narasumber dari kantor Polhukam, BIN, DPR RI, LIPI dan aktifis HAM Papua Anum Siregar dan jurnalis Papua Viktor Mambor.(Tim/AlDP).