Dodi Yuniar: Korban harus di berikan Ruang Untuk Berbicara Tentang Kebenaran

Dodi Yuniar: Korban harus di berikan Ruang Untuk Berbicara Tentang Kebenaran

Jayapura-“Kita harus mendorong pengungkapan kebenaran terlebih dahulu sebelum keadilan itu ada. “Demikian ungkapan dari Dodi Yuniar, penggiat HAM dari AJAR yang juga sebagai Ketua panitia kegiatan 1 tahun Kebenaran yang di selenggarakan di Jakarta dari tanggal 25-29 November 2013  saat di wawancarai oleh AlDP Online via selular (02/12/2013).

Ada pun pelaksananya adalah Koalisi keadilan dan pengungkapan kebenaran (KKPK) adalah sebuah koalisi  yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil (LSM/NGO) dan individu yang peduli dan concern dengan isu hak asasi manusia di Indonesia.

Lanjut Dodi, Kegiatan ini di latari pertama dari sejumlah pertemuan-pertemuan yang di laksanakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan kebenaran (KKPK) tahun 2012 di mana Koalisi melihat bahwa inisiatif Negara mandeg dalam hal penanganan kasus –kasus masa lalu.

Kedua, untuk mencapai adanya keadilan maka perlu di lakukan pengungkapan kebenaran. Ketiga, sudah saatnya masyarakat khususnya para korban kekerasan untuk di berikan ruang berbicara tentang kebenaran.

Mengapa harus ada kebenaran korban? Karena mereka (korban) yang mengalami kekerasan,,korban tidak mendapat ruang untuk bicara kebenaran , korban mendapatkan intimidasi. Jelasnya

 Fokus kasus yang di angkat untuk 1 tahun kebenaran ini adalah kasus-kasus dari tahun 1965 -2005. Kasus-kasus tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke .

Bagaimana dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua? Dodi mengatakan bahwa kasus Papua adalah salah satu yang di angkat dari kegiatan “dengar kesaksian” yang berlangsung di gedung teater Perpustakaan nasional , Jakarta.

Menurutnya, ada  4 fokus kasus Papua yang di angkat yaitu kasus Pepera, kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus operasi militer, kasus biak berdarah 1998.

Dodi tidak menampik bahwa apa yang terjadi di Papua saat ini di karenakan kasus-kasus kekerasan masa lalu yang tidak terselesaikan. Untuk itu, korban kasus kekerasan di Papua harus di berikan ruang untuk menceritakan narasi kekerasan yang di alaminya.

Ada pun target dari “1 tahun kebenaran  “ ini adalah suara korban bisa di dengar oleh publik, kemudian adanya rekomendasi untuk di ajukan kepada Komisi III DPRI-RI tentang penyelesaian kasus-kasus masa lalu

“kami akan kerjasama dengan KOMNAS HAM untuk menyerahkan rekomendasi kami berupa “blue print” atau cetak biru tentang kasus-kasus kekerasan masa lalu.Ujarnya dengan nada singkat dan jelas.(Tim/AlDP)