Distamben Papua Janji Turunkan Tim ke Degeuwo

Distamben Papua Janji Turunkan Tim ke Degeuwo

Jayapura – Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Papua berjanji akan menurunkan tim ke Degeuwo, Paniai, untuk melihat langsung permasalahan penambangan tradisional di daerah itu.

Kepala Distamben Papua, Melmambessy Moses mengatakan, tim kajian bertugas untuk mengumpulkan data juga meninju aktivitas perusahaan. “Kita juga akan memanggil bupati Paniai untuk menanyai soal tambang ini, kalau untuk aktivitas disana, kami hanya mengeluarkan ijin eksplorasi pada perusahaan, bukan ijin produksi, kalau pemerintah disana mengeluarkan ijin produksi, ini kita akan cek,” kata Melmambessy Moses, dalam pertemuan dengan Dewan Adat Daerah Paniai di Jayapura, pekan lalu.

Ia mengatakan, pihaknya tak bisa langsung melangkahi aturan untuk membentuk wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Degeuwo. Hal ini menyusul permintaan dari Dewan Adat Daerah Paniai yang meminta pemerintah segera membentuk WPR dengan alasan agar pengelolaan tambang benar-benar langsung dirasakan pemilik tanah. “Harus ada proses, pertama pengusulan dari masyarakat, kemudian ke pemerintah kabupaten, ke kita baru akan diusulkan ke pemerintah propinsi, selanjutnya aka nada kajian lagi, setelah itu baru bisa bentuk WPR, tapi untuk semua usulan tentang WPR, akan kami tampung,” ujarnya.

Melmambessy mengakui bahwa dampak dari penambangan yang merusak lingkungan akan lebih dirasakan pemilik tanah ketimbang perusahaan yang hanya sebentar mengeruk kekayaan kemudian pergi. “Itu benar, nanti yang tinggal yang kena akibatnya, kita tetap membela kepentingan masyarakat, tapi semuanya harus dengan mekanisme dan tidak melanggar ketentuan,” ucapnya.

Frets Boray, Kepala Bidang Data Distamben Papua menjelaskan, masalah penambangan di Degeuwo sudah berlangsung lama. Kalau saja saat ini ada polemik untuk menjadikan Degeuwo sebagai WPR atau ditutup total, itu dikembalikan pada keinginan masyarakat. “Asalkan jangan ada kepentingan lain dibalik itu, intinya semua harus dengan baik-baik,” katanya.

Frets beberapa tahun lalu telah melihat langsung aktivitas tambang di Degeuwo. “Saya ke sana dan tahu persis bagaimana kesulitan penambang, kita sudah kumpul data, saya kira masalah ini harus diselesaikan,” ujarnya. “Tapi ada mekanismesnya, tidak langsung bisa menjawab apa yang diusulkan masyarakat.” (02/AlDP)