Dialog Politik Perlu Libatkan Pihak Ketiga

Dialog Politik Perlu Libatkan Pihak Ketiga

Nabire – Peserta Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang digelar Aliansi Demokrasi untuk Papua dan Jaringan Tanah Papua, Selasa (27/11) berpendapat, sebelum melakukan dialog politik, perlu dibangun dialog sosial untuk memperbaiki relasi antara Papua dan pendatang.

“Sedangkan dialog yang ditawarkan oleh JDP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, perlu juga melibatkan pihak ketiga,”  kata Djaelani, peserta forum. Keterlibatan pihak Ketia bertujuan untuk membantu proses jalannya dialog agar mencapai adil yang maksimal.

“Pihak ketiga harus bersikap netral, tidak memihak, kita membutuhkan aturan dan menjaga perilaku dalam berdialog,” tambah Fransiskus, pria asal Jawa tengah.

Semua agenda yang dianggap sebagai masalah di Papua harus dibahas, termasuk perdebatan mengenai sejarah dan status politik. “Sebab itu akar masalah menurut orang Papua, jadi kalau dalam dialog, itu tidak dibahas maka akan percuma saja,” sambung Djaelani.

Pihak ketiga yang dimaksud Djaelani adalah yang benar-benar memahami sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI. “Agar tidak ada lagi konflik soal itu, harus dicarikan jalan keluarnya.”.

Peserta juga berharap agar perwakilan dan aspirasi pendatang dapat diakomodir, mengingat pendatang berkepentingan juga terhadap Papua yang damai apalagi banyak pendatang yang sudah lama di Papua.

“Sejarah kehadiran pendatang sudah cukup lama, salah satu contohnya peran Sultan Tidore di Papua. Bagaimana caranya, orang yang pintar yang lebih tahu,” timpal peserta lainnya.

Mereka sepakat bahwa Papua yang damai adalah kebutuhan semuanya oleh karena itu menjadi tanggungjawab semua pihak. (Tim/AlDP)